Dari Sudut Pandang Seorang Wanita, Vasektomi sebagai Syarat Bansos adalah Langkah Progresif untuk Kesetaraan dan Kesejahteraan

Dewi Novalia

SEBAGAI seorang wanita, saya melihat gagasan Dedi Mulyadi untuk menjadikan vasektomi sebagai syarat dalam mendapatkan bantuan sosial bukan sekadar kontroversi, tetapi sebuah inovasi berani yang perlu dipertimbangkan dalam usaha menciptakan keadilan sosial serta kesetaraan gender di Indonesia. Saya mengerti mengapa gagasan ini membuat banyak orang merasa tidak nyaman, sebab ia menantang norma-norma yang sudah ada dan menyentuh isu sensitif, yaitu terkait tubuh serta hak reproduksi. Meski begitu, jika kita berani membuka pikiran dan menilai dengan lebih objektif, kebijakan ini bisa menjadi kesempatan bagi perempuan untuk lepas dari beban yang berat dalam perencanaan keluarga, serta memperbaiki cara kita memandang tanggung jawab reproduksi.

Sejak lama, wanita selalu menjadi ujung tombak dalam program perencanaan keluarga. Kita telah menggunakan berbagai metode, seperti pil, suntikan, implan, IUD, bahkan harus mempertimbangkan sterilisasi lewat tubektomi. Sering kali, metode ini disertai dengan efek samping baik fisik maupun mental seperti gangguan hormonal, nyeri haid, dan risiko komplikasi medis lainnya. Namun, berapa banyak pria yang terlibat secara aktif dalam urusan ini? Nyatanya, peran mereka sering kali hanya sebatas menyetujui atau bahkan menolak untuk berpartisipasi dalam program keluarga berencana. Dalam konteks ini, menjadikan vasektomi sebagai prasyarat untuk mendapatkan bantuan sosial dapat berfungsi untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan pria dalam perencanaan keluarga. Ini tidak hanya sekadar pemaksaan, tetapi juga merupakan upaya struktural yang bisa menantang dominasi patriarki dalam urusan rumah tangga.
Jika selama ini wanita harus menghadapi tanggung jawab biologis sekaligus sosial dalam merawat anak dan mengelola keluarga di bawah garis kemiskinan, kenapa saat negara berusaha untuk menyeimbangkan peran, pria justru merasa terancam? Saya dibesarkan di lingkungan rendah ekonomi, di mana anak-anak seringkali berlarian di situasi sempit. Mereka sering merupakan anak keempat, kelima, bahkan kedelapan dalam satu keluarga. Para ibu di lingkungan saya berjuang keras untuk memberi makan anak-anak, sementara ayah—jika ada—bekerja serabutan atau bahkan mengabaikan tanggung jawab. Keadaan ini berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak yang lahir dalam kemiskinan sering kali tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, mengalami putus sekolah lebih awal, dan akhirnya terjebak dalam kemiskinan struktural. Apakah kita akan membiarkan siklus ini terus berlangsung? Ataukah kita akan mulai melaksanakan langkah-langkah strategis, meskipun itu sulit, untuk menghentikannya?

Vasektomi bukanlah sebuah hukuman, tetapi sebuah bentuk tanggung jawab pria terhadap keluarganya. Jika bantuan sosial—yang berasal dari uang pajak seluruh rakyat—akan diberikan, sudah seharusnya negara menetapkan komitmen untuk tidak memperburuk keadaan dengan menambah anak-anak tanpa perencanaan yang baik. Salah satu kritik yang paling keras terhadap usulan ini datang dari Komnas HAM, yang menyatakan bahwa menjadikan vasektomi sebagai syarat untuk mendapatkan bansos adalah pelanggaran hak reproduksi. Saya mengerti kekhawatiran tersebut. Namun, saya juga mempertanyakan: di mana suara Komnas HAM ketika jutaan perempuan miskin dipaksa menanggung beban reproduksi sendiri? Ketika mereka harus melahirkan tanpa dukungan emosional dan finansial dari pasangan, bukankah itu juga sebuah pelanggaran terhadap hak atas tubuh mereka?

Kebijakan publik memang harus memperhatikan aspek hak asasi manusia, tetapi juga perlu mempertimbangkan konteks sosial dan dampak jangka panjang. Usulan ini tidak diperuntukkan bagi seluruh masyarakat, melainkan bagi segmen yang menerima bantuan sosial. Artinya, yang diminta adalah pertukaran tanggung jawab sosial: negara memberikan bantuan, dan warga berkomitmen untuk membatasi jumlah kelahiran. Dalam banyak kebijakan lainnya, kita sering melihat syarat, mulai dari vaksinasi untuk mendapatkan tunjangan, hingga keikutsertaan dalam program pelatihan kerja. Lalu, mengapa syarat untuk alat kontrasepsi, khususnya vasektomi, begitu sensitif? Sebagai perempuan yang percaya pada pemenuhan hak dan kesetaraan, saya memandang wacana ini sebagai kesempatan berharga. Selama ini perempuan dituntut untuk mengatur kelahiran, merawat anak, dan menjaga agar kehidupan rumah tangga tetap berjalan.
Ketika seorang pria diminta untuk menjalani vasektomi demi memastikan bahwa ia tidak akan menambah beban keluarga dan negara, ini bukan merampas hak, melainkan bagian dari redistribusi tanggung jawab dalam rumah tangga yang selama ini tidak seimbang. Bahkan, ada banyak perempuan yang merasa lega jika pasangan mereka bersedia melakukan vasektomi, karena ini menurunkan beban psikologis mereka terkait kehamilan yang terus-menerus. Ini juga menyediakan kesempatan bagi perempuan untuk bekerja, melanjutkan pendidikan, dan ikut aktif dalam masyarakat tanpa ketakutan akan kehamilan yang berulang. Jadi, dari sudut pandang kami sebagai perempuan, laki-laki yang menjalani vasektomi bukan hanya menunjukkan tanggung jawab, tetapi juga mencerminkan kasih sayang serta kepedulian terhadap pasangan dan masa depan keluarga mereka.

Saya menyadari masih banyak mitos keliru seputar vasektomi—seperti anggapan bahwa pria akan kehilangan kejantanan, tidak subur, atau kehilangan libido. Tugas pemerintah dan masyarakat sipil adalah bukan untuk membatalkan kebijakan hanya karena adanya perlawanan awal, tetapi untuk mendidik, mengoreksi persepsi yang salah, dan menjadikan metode ini sebagai pilihan rasional dalam manajemen keluarga. Di beberapa daerah, seperti Kota Kediri serta program BKKBN, mereka yang melakukan vasektomi bahkan diberikan insentif dan cuti istirahat. Ini merupakan bentuk penghormatan dan pendekatan yang lebih manusiawi. Artinya, pendekatan Dedi Mulyadi juga bisa dipadukan dengan insentif non-finansial atau pendekatan pendidikan agar tidak terkesan memaksa.

Sebagai warga negara, saya menganggap bahwa bantuan sosial bukan sekadar hak yang mutlak, tetapi juga merupakan kontrak sosial antara negara dan masyarakat. Negara memberikan bantuan demi kesejahteraan bersama, sementara warga menunjukkan komitmen untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka. Dalam konteks ini, jika negara meminta masyarakat untuk tidak menambah beban sosial melalui kelahiran anak yang tidak direncanakan, saya rasa itu hal yang wajar. Bahkan dari sudut pandang etika, apakah tepat seseorang terus-menerus menambah anak tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi, lalu berharap nasib keluarganya bergantung pada bantuan sosial? Di sinilah urgensi kebijakan ini: menekankan tanggung jawab sebagai syarat bantuan.

Usulan Dedi Mulyadi mungkin tampak mengganggu, tetapi bukankah perubahan besar seringkali dimulai dari ide-ide yang bisa menggoyahkan kenyamanan? Sebagai perempuan, saya menganggap usulan vasektomi sebagai syarat untuk bantuan sosial ini sebuah langkah maju yang bisa membuka jalan menuju kesetaraan peran, keadilan sosial, dan perbaikan kondisi bagi keluarga yang kurang mampu. Tentu saja, penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati: tanpa paksaan langsung, tetapi melalui edukasi, pendampingan, dan insentif. Namun, kita tidak boleh sampai membatalkan peluang besar hanya karena takut akan kritik atau terhalang oleh norma lama. Kita perlu memahami kebijakan ini dalam perspektif yang lebih luas—tentang bagaimana cara membangun bangsa dengan keluarga yang sehat, sejahtera, dan bertanggung jawab. Dan dalam perjuangan tersebut, sudah saatnya para pria ikut berperan secara nyata. Jika perempuan selama ini rela mengorbankan kesehatan dan tubuh mereka untuk keluarga, mengapa pria tidak bisa mengambil langkah sederhana: vasektomi sebagai ungkapan cinta dan komitmen.*

Dewi Novalia adalah Mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau