Refleksi Kritis Hari Pahlawan 10 November: Ketika Pengkhianatan Datang dari Dalam Kekuasaan

PADA setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Sebabgai momen mengenang para pejuang yang telah mengorbankan harta, tenaga, pikiran, bahkan nyawa demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka berjuang bukan untuk mendapatkan jabatan, bukan untuk memperkaya keluarga, bukan pula untuk membangun dinasti kekuasaan. Semua berjuang karena memiliki kehormatan, harga diri, dan kecintaan yang luar biasa terhadap tanah air.

Peringatn Hari Pahlawan Tahun 2026 ini mengankat Tema: “Pahlawan Ku Teladan Ku : Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”. Namun, setelah 81 tahun Indonesia merdeka, muncul sebuah pertanyaan besar:

Apakah cita-cita perjuangan para pahlawan telah benar-benar dilanjutkan, atau justru dikhianati melalui perilaku sebagian orang yang hari ini memegang kekuasaan?

SaatAmanah Berubah Menjadi Kesempatan

Sungguh ironis,para pahlawan dahulu mempertaruhkan nyawa untuk membebaskan bangsa ini dari penjajahan. Sementara hari ini, sebagian orang yang diberi kepercayaan untuk mengurus negara justru terjerat perilaku yang mencederai cita-cita kemerdekaan. Melakukan Korupsi merampas hak rakyat, Kolusi merusak keadilan, Nepotisme mengubur kesempatanorang-orang yang lebih layak,Kekuasaan diperlakukan seolah-olah milik pribadi dan keluarga.

Begitu juga degan Jabatan yang seharusnya menjadi ladang pengabdian berubah menjadi ladang kepentingan. Rakyat diminta berkorban, sementara sebagian pemegang kekuasaan justru menikmati fasilitas dan privilese. Rakyat diminta bersabar menghadapi kesulitan ekonomi, sementara praktik penyalahgunaan kewenangan terus menjadi persoalan yang mencederai kepercayaan publik. Inilah bentuk ironi kemerdekaan yang harus kita renungkan.

Ketika Penjaga Negara Justru Dipersoalkan

Belum selesai bangsa ini menghadapi persoalan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, publik kembali dikejutkan oleh pemberitaan mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi kepolisian.

Per 9 November 2026, perkara tersebut masih dalam proses penyidikan. Dugaan makar juga sedang didalami oleh penyidik, sehingga seluruh tuduhan harus dibuktikan melalui proses hukum yang transparan dan adil.

Jika dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara tersebut terbukti, persoalannya bukan sekadar pelanggaran terhadap privasi seseorang. Ini menyangkut integritas institusi, etika kekuasaan, dan kepercayaan rakyat terhadap aparat yang seharusnya menjaga keamanan serta menegakkan hukum.

Sungguh memprihatinkan apabila orang-orang yang diberi kewenangan menjaga negara justru diduga melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Kekuasaan tanpa integritas adalah ancaman. Kewenangan tanpa tanggung jawab adalah kesewenang-wenangan. Negara ini tidak boleh dikelola berdasarkan kepentingan kelompok, apalagi menjadi arena pertarungan kepentingan di antara para pemegang kekuasaan.

Menghargai Pahlawan Bukan Sekadar Upacara

Kita sering mengucapkan kalimat: "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya."

Tetapi menghargai pahlawan tidak cukup dengan upacara, tabur bunga, mengibarkan bendera, mengenakan pakaian perjuangan, atau berziarah ke makam para pahlawan. Menghargai pahlawan harus diwujudkan melalui keberanian melanjutkan cita-cita perjuangan mereka.

Para pahlawan berjuang melawan penjajahan fisik. Generasi hari ini harus berjuang melawan penjajahan dalam bentuk baru: korupsi, keserakahan, ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pengkhianatan terhadap amanah rakyat.

Kemerdekaan bukan sekadar terbebas dari penjajah asing. Kemerdekaan juga harus menghadirkan keadilan, kesejahteraan, persamaan hak, dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai kita hanya merdeka secara politik, tetapi rakyat masih dijajah oleh keserakahan segelintir orang yang berlindung di balik kekuasaan.

Polemik Ijazah Mengguncang Kehormatan Pendidikan dan Demokrasi

Satu lagi persoalan besar yang tidak boleh diabaikan dalam refleksi Hari Pahlawan tahun ini, yaitu polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo dan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Persoalan ini bukan sekadar urusan selembar ijazah atau persoalan pribadi seseorang. Ketika dokumen pendidikan dipersoalkan dalam proses pencalonan pemimpin bangsa, persoalannya telah menyentuh kehormatan dunia pendidikan, integritas administrasi negara, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.

Pendidikan adalah lembaga yang mengajarkan kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan kepercayaan terhadap ilmu pengetahuan. Karena itu, ketika muncul polemik mengenai dokumen pendidikan seorang pemimpin negara, publik berhak mendapatkan penjelasan yang terbuka, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Terlebih lagi, ketika persoalan tersebut berkaitan dengan persyaratan pencalonan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026 menyatakan permohonan terkait syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun, dalam pertimbangannya, MK juga menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran.

Selanjutnya, Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Rangkaian persoalan hukum ini tentu membutuhkan penjelasan dan pertanggungjawaban kelembagaan yang terang kepada masyarakat.

Di sinilah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu harus memberikan penjelasan secara terbuka mengenai proses penerimaan dan verifikasi dokumen persyaratan calon. KPU tidak cukup hanya berlindung di balik prosedur administratif. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana prinsip kecermatan, transparansi, akuntabilitas, serta asas pemilu yang jujur dan adil diterapkan.

KPU harus berani mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan proses verifikasi yang menjadi kewenangannya. Sebab, pemilu bukan sekadar kegiatan memilih pemimpin. Pemilu adalah fondasi kepercayaan rakyat terhadap negara.

Jika persyaratan calon pemimpin saja menimbulkan persoalan yang berkepanjangan, bagaimana rakyat dapat memiliki keyakinan penuh terhadap integritas proses demokrasi?

Kepada mantan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, persoalan ini semestinya menjadi momentum untuk menunjukkan keteladanan melalui keterbukaan, kejujuran, dan tanggung jawab moral kepada masyarakat.

Seorang pemimpin seharusnya memahami bahwa kehormatan jabatan tidak hanya ditentukan oleh kekuasaan yang pernah dimiliki, tetapi juga oleh kesediaan memberikan penjelasan ketika muncul pertanyaan publik.

Tidak ada salahnya seorang pemimpin memiliki rasa malu ketika kehormatan institusi, dunia pendidikan, dan kepercayaan rakyat dipertaruhkan oleh persoalan yang belum memperoleh kejelasan di mata masyarakat.

Rasa malu bukan tanda kelemahan. Justru itulah salah satu fondasi moral yang membedakan seorang negarawan dengan orang yang sekadar pernah berkuasa.Jangan sampai dunia pendidikan kehilangan kehormatannya, demokrasi kehilangan kepercayaannya, dan rakyat kehilangan keyakinannya terhadap penyelenggara negara.

Para pahlawan dahulu mempertaruhkan nyawa demi membangun negara yang bermartabat. Apakah pantas jika generasi penerus justru membiarkan kehormatan negara dipertaruhkan oleh persoalan integritas dan pertanggungjawaban kekuasaan?

Jangan Khianati Pengorbanan Pahlawan

Hari Pahlawan seharusnya menjadi cermin bagi setiap pemegang kekuasaan. Korupsi harus dilawan, Kolusi harus dihentikan, Nepotisme harus dicegah, Penyalahgunaan kewenangan harus ditindak. Persoalan integritas harus dijawab dengan keterbukaan. Dan setiap penyelenggara negara harus bertanggung jawab atas amanah yang diberikan rakyat.

Jangan sampai para pahlawan dikenang karena pengorbanannya, sementara sebagian penerus bangsa justru dikenang karena persoalan kekuasaan dan kontroversi yang mencederai kepercayaan publik.

Pahlawan dahulu menyerahkan nyawanya untuk Indonesia. Sungguh naïf kalau pejabat hari ini menyerahkan kehormatan Indonesia demi kepentingan pribadi dan keluarga. Merdeka bukan berarti bebas memperkaya diri. Merdeka bukan berarti bebas menyalahgunakan kekuasaan yang diamanahkan.

Sebuah Peringatan untuk Para Pemegang Amanah

Kepada para pejabat negara, ingatlah bahwa jabatan yang saudara duduki hari ini bukanlah hadiah untuk memperkaya diri, bukan warisan untuk keluarga, dan bukan pula kekuasaan yang dapat dipergunakan sesuka hati.

Jabatan adalah amanah yang kelak harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada rakyat dan hukum, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan bangga dengan tingginya jabatan jika kehilangan integritas. Jangan merasa hebat karena memiliki kekuasaan jika keadilan tidak mampu ditegakkan. Ingatlah, para pahlawan tidak mewariskan negeri ini untuk diperebutkan kekayaannya, tetapi untuk dijaga kehormatan dan kedaulatannya.

Pahlawan dahulu berjuang dengan darah dan air mata untuk memerdekakan bangsa. Jangan sampai generasi sekarang justru menjadi pengkhianat dengan korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Pada akhirnya, sejarah tidak hanya mencatat siapa yang pernah menjadi presiden, menteri, jenderal, gubernur, bupati, atau pejabat negara. Sejarah juga akan mencatat siapa yang benar-benar mengabdi dan siapa yang mengkhianati amanah.

Selamat Hari Pahlawan, 10 November 2026.

Jangan hanya mewarisi kemerdekaan, tetapi warisilah juga keberanian, kejujuran, pengorbanan, dan kehormatan para pahlawan. Sebab, musuh terbesar bangsa setelah kemerdekaan bukan selalu datang dari luar negeri. Terkadang, ancaman justru tumbuh dari dalam kekuasaan itu sendiri.

MERDEKA BUKAN UNTUK DINIKMATI SEGELINTIR ELIT, TETAPI UNTUK MEMULIAKAN SELURUH RAKYAT INDONESIA!

*Penulis: Mahasiswa Pasca Sarjana ProgramDoktor UIN SUSKA Riau