DPRD Rohul Gelar Paripurna Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024
ROKAN HULU (Riaupunya.com) -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Rohul, Hj. Sumiartini, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Rohul, Senin 16 Juni 2025.
Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Ketua dan Anggota DPRD Rohul, Sekretaris Daerah Kabupaten Rohul Muhammad Zaki, S.STP, M.Si, para asisten, staf ahli Bupati, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
Dalam laporannya, Bupati Rokan Hulu H. Anton, ST, MM menyampaikan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk laporan resmi yang telah melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Ia menjelaskan, Pemkab Rohul telah menerima hasil audit dari BPK RI pada Senin, 26 Mei 2025 lalu.
"Alhamdulillah, laporan audit atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024 telah kami terima. Dan kita patut bersyukur bahwa Rokan Hulu kembali berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk yang kesembilan kalinya secara berturut-turut," ungkap Bupati Anton dalam pidatonya.
Lebih lanjut, Anton memaparkan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, realisasi belanja daerah mencapai Rp1.850.379.767.711,25 dari total anggaran sebesar Rp2.099.978.436.033.
Sementara untuk pendapatan daerah, realisasinya mencapai Rp1.787.833.016.749,49 atau sebesar 88,18 persen dari target pendapatan Rp2.027.353.825.501. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dari pemerintah pusat, dana penyesuaian, serta transfer dari pemerintah provinsi.
Selain itu, Bupati Anton juga menginformasikan bahwa sisa lebih perhitungan pembiayaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 tercatat sebesar Rp10.089.122.725,32.
"Angka-angka ini merupakan cerminan dari kerja keras seluruh perangkat daerah dan dukungan DPRD serta masyarakat Rokan Hulu. Semoga capaian ini dapat terus kita pertahankan dan tingkatkan di tahun-tahun mendatang," tutup Anton.
Rapat Paripurna ini menjadi tonggak penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam pembangunan Kabupaten Rokan Hulu.(MC/Kominfo)
