Perangi Isu SARA, Pemerintah Diminta Gandeng Tokoh Lintas Agama
Wakil ketua Komisi VIII DPR, Abdul Malik Haramain
Riaupunya.com - Peran serta pemerintah dibutuhkan untuk mengurangi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di Indonesia. Pemerintah harus menggandeng tokoh antarumat beragama guna memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai bahaya SARA yang berkembang saat ini.
"Pemerintah harus menggandeng tokoh lintas agama untuk memberikan kesadaran kepada umatnya tentang bahaya SARA dan perlunya mengembangkan keberagamaan yang damai," ujar wakil ketua Komisi VIII DPR, Abdul Malik Haramain seperti dilansir detik.com, Senin 15 Mei 2017.
Tak hanya tokoh antarumat beragama, peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk mengurangi SARA juga diperlukan. Malik menyarankan pemerintah, melalui Kementerian Agama (Kemenag), menggandeng dan memberdayakan peran FKUB.
"Kemenag RI perlu memberdayakan dan mengaktifkan FKUB sebagai upaya mengurangi mengusutnya isu SARA," terang Malik.
Isu SARA tak hanya berkembang di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Dalam hal ini, Malik mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dapat berperan menangkal isu SARA di media sosial (medsos).
"Pemerintah lewat Kominfo harus lebih aktif dan tegas dalam mem-filter konten medsos yang berbau SARA. Medsos hari ini menjadi media paling efektif untuk mempengaruhi emosi publik," tuturnya.***
