Kepala Dishub Bengkalis Menghilang Saat Krisis: Sistem Gagal, Masyarakat Jadi Korban
BENGKALIS, Riaupunya.com -- Penerapan sistem booking tiket penyebrangan roro Air Putih- Sei Selari oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis selama arus mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriyah / 2025 M, dikeluhkan pengguna jasa penyeberangan roro tersebut, pasalnya pemberlakuan kebijakan yang seharusnya menjadi solusi atas kepadatan dan ketidakteraturan, justru berubah menjadi sumber kekacauan.
Pantauan arus arus balik mudik sejak Hari raya idulfitri ke tiga hingga enam terlihat pengelolaan sistem genap ganjil bahkan booking tiket dipelabuhan penyeberangan roro Air Putih semakin parah dan terkesan sembaraut tidak dikelola secara profesional.
Salah satu pengguna jasa penyeberangan roro Air Putih Nurul Asyifa mengatakan, kegagalan ini tidak hanya disebabkan oleh lemahnya sistem teknis dan minimnya sosialisasi, tetapi juga karena absennya kepemimpinan yang tegas dan tanggap dari Kepala Dinas Perhubungan Bengkalis sendiri.
"Hingga hari ini, tidak tampak adanya kehadiran langsung Kepala Dishub Bengkalis (Adi Pranoto ) di lapangan untuk meninjau, mengevaluasi, ataupun mengendalikan situasi yang sudah jelas-jelas menimbulkan keresahan masyarakat," ungkap Nurul Asyifa kepada wartawan, Sabtu (5/04/2025).
Dikatakanya, momen arus mudik Lebaran adalah musim tersibuk (high season) dalam kalender transportasi daerah, yang semestinya menjadi perhatian utama seorang pimpinan di sektor perhubungan.
"Masyarakat yang telah mematuhi aturan dengan melakukan pemesanan tiket secara daring, merasa dirugikan karena tetap harus antre panjang, bercampur dengan pengguna jasa yang tidak memiliki tiket. Tidak adanya jalur khusus bagi pemegang tiket dan lemahnya pengawasan terhadap kendaraan non-booking menjadi potret buruk dari pelaksanaan sistem ini," ungkap Nurul Asyifa juga mengeluhkan di media sosial Facebook Bengkalisinfo.
Lebih ironis lagi, tidak terlihat langkah-langkah antisipatif ataupun korektif dari Kepala Dinas Perhubungan Bengkalis dalam merespons situasi darurat ini. Ketidakhadiran beliau di tengah puncak arus mudik mencerminkan lemahnya komitmen dan tanggung jawab terhadap pelayanan publik. Situasi ini bukan hanya soal teknis, tetapi menyangkut integritas dan profesionalitas kepemimpinan.
"Atas dasar ini, evaluasi terhadap jabatan Kepala Dinas Perhubungan Bengkalis menjadi hal yang mendesak. Bupati Bengkalis Kasmarni sebagai pemegang otoritas pengangkatan pejabat daerah perlu mempertimbangkan urgensi ini demi mengembalikan kepercayaan publik dan menjamin pelayanan yang lebih baik ke depannya," ungkap pemerhati pengguna jasa roro Bengkalis ini.
Masyarakat Bengkalis berhak mendapatkan sistem transportasi yang teratur, transparan, dan dikelola oleh orang-orang yang hadir saat dibutuhkan, bukan hanya hadir di belakang meja.
Hingga saat ini Kepala Dinas Perhubungan Bengkalis Adi Pranoto belum ada tanggapan terkait sembaraut nya sistem pelayanan booking tiket penyeberangan roro Air Putih Bengkalis ini. (AP)
