DPRD Rohil dan Pemda Sepakat Tingkatkan Pajak Daerah Tanpa Membebani Masyarakat
ROKAN HILIR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) menyampaikan jawaban atas pandangan umum delapan fraksi DPRD Rohil terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rohil Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Rohil Basiran Nur Efendi, didampingi Wakil Ketua Maston dan Wakil Ketua Imam Suroso. Sidang juga dihadiri 25 dari 45 anggota DPRD Rohil, Senin malam 20 Juli 2026 di Aula Sidang Kantor DPRD Rohil.
Bupati Rohil Bistamam yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Rohil H. Fauzi Efrizal mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD Rohil yang telah menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan sehingga pembahasan dalam rapat paripurna dapat berlangsung dengan baik.
Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Joni Simanjuntak terkait opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan daerah yang masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Sekda menegaskan pemerintah daerah akan segera mencari akar permasalahan dalam pengelolaan keuangan agar pada tahun depan opini tersebut dapat meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Terkait saran Fraksi PDI Perjuangan mengenai peningkatan pelayanan kesehatan, pengembangan UMKM, serta optimalisasi sektor pajak tanpa membebani masyarakat, Fauzi menegaskan pemerintah daerah akan menindaklanjutinya.
"Pemerintah bersama DPRD terus mencari solusi atas berbagai persoalan keuangan daerah. Arus kas baru sudah ditindaklanjuti dan saat ini progresnya telah mencapai sekitar 65 persen," ujarnya.
Fauzi juga menyampaikan apresiasi kepada Fraksi NasDem yang telah mengingatkan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah sependapat bahwa peningkatan potensi pendapatan daerah harus dilakukan tanpa membebani masyarakat. Meski demikian, optimalisasi penerimaan dari sektor pajak dan retribusi tetap akan dilakukan melalui sinergi dengan Pemerintah Provinsi Riau, pemerintah pusat, serta BUMD guna meningkatkan iklim investasi.
Menutup penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Fauzi kembali mengucapkan terima kasih atas seluruh saran, masukan, dan kritik yang disampaikan sebagai bahan perbaikan kinerja pemerintah daerah.(rus)
