Guru Besar STIK: Hoaks hingga Malinformasi Ancam Integritas Demokrasi
Guru Besar STIK: Hoaks hingga Malinformasi Ancam Integritas Demokrasi
JAKARTA -- Guru Besar Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Albertus Wahyurudhanto, memberikan peringatan bahwa kemajuan teknologi informasi membentuk tantangan serius bagi industri media, khususnya menjelang pemilihan umum dan berbagai kontestasi politik yang akan datang.
Peringatan ini disampaikannya sebagai pembicara dalam Rapat Pimpinan Nasional Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang diadakan di Jakarta pada hari Jumat, 6 Maret.
Albertus menerangkan bahwa setidaknya ada tiga ancaman penting dalam dunia informasi digital saat ini, yaitu misinformation, disinformation, dan malinformation.
Ia menjelaskan bahwa misinformation adalah informasi yang tidak benar, tetapi disebarkan tanpa niat jahat. Sebaliknya, disinformation merupakan informasi yang salah dan sengaja dibuat untuk menipu masyarakat.
Sedangkan malinformation adalah informasi faktual yang digunakan untuk merugikan atau menyakiti orang lain, contohnya melalui penyebaran data pribadi tanpa alasan yang jelas.
"Ketiga ancaman ini sangat berbahaya karena dapat mengganggu integritas demokrasi, memecah persatuan sosial, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap media dan penyelenggara pemilu," ucapnya.
Albertus juga menjelaskan bahwa industri media sedang mengalami perkembangan dari model tradisional ke sistem yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi. Pada awalnya, media beroperasi secara terpisah antara cetak, televisi, dan online, namun kini kita melihat konsep cross media, di mana seorang jurnalis dapat membuat konten untuk berbagai platform secara simultan.
Dengan kemajuan teknologi, sekarang media telah mulai mendirikan lembaga riset sendiri untuk menghasilkan data serta analisis independen. Beberapa media besar sebelumnya telah mengembangkan unit penelitian internal untuk meningkatkan kualitas berita mereka.
Menurut Albertus, dunia media sekarang telah memasuki fase baru yang sangat dipengaruhi oleh teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI). AI kini bukan hanya alat bantu bagi akademisi, tetapi juga banyak digunakan oleh media besar untuk memantau berbagai sumber informasi di seluruh dunia, meringkas berita, hingga membantu memilih isu yang layak untuk dijadikan headline.
“Sekarang, dalam waktu singkat, AI dapat merangkum berita internasional dari berbagai sumber, lalu membantu tim redaksi menentukan isu yang paling penting,” jelasnya.
Meskipun begitu, ia mengingatkan bahwa penggunaan teknologi ini juga membawa risiko jika tidak disertai dengan proses verifikasi yang ketat.
“Algoritma bisa saja salah. Oleh karena itu, verifikasi tetap merupakan hal yang krusial dalam dunia jurnalistik,” tegasnya.
Albertus meyakini bahwa tantangan terbesar bagi media menjelang pemilu berikutnya adalah menemukan keseimbangan antara kecepatan dan ketepatan informasi.
Dorongan untuk membuat berita dengan cepat demi menarik perhatian sering kali meningkatkan risiko penyebaran informasi yang belum terkonfirmasi.
Ia juga menggarisbawahi fenomena echo chamber di media sosial, di mana publik cenderung hanya menyerap informasi yang sesuai dengan pandangan politik mereka. Situasi ini bisa memperburuk polarisasi politik dalam masyarakat.
“Ketika seseorang sudah memiliki pandangan politik tertentu, informasi yang bertolak belakang dengan keyakinannya akan dianggap salah, sedangkan informasi yang mendukungnya dianggap benar,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan adanya praktik manipulasi opini publik melalui penggunaan akun robot, komentar otomatis, serta rekayasa konten audio maupun visual yang dapat menyebarkan propaganda secara masif dalam waktu singkat.
Dalam konteks itu, Albertus menegaskan bahwa media memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga kualitas demokrasi.
“Media bukan sekadar penyampai informasi. Media adalah bagian dari infrastruktur politik yang menghubungkan figur politik dengan publik,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai media memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan ruang publik tetap rasional, terbuka, dan berbasis informasi yang akurat.
Menurutnya, media online kini menjadi penopang utama ruang publik karena memiliki jangkauan yang sangat luas dan mampu menyebarkan informasi secara cepat tanpa batas geografis.
Namun, di tengah persaingan trafik dan tuntutan kecepatan, media tetap harus menjaga etika jurnalistik dan memastikan setiap informasi telah diverifikasi secara benar.
“Tantangan media hari ini adalah menggabungkan kecepatan dengan akurasi, kreativitas dengan etika, serta kompetisi trafik dengan tanggung jawab publik,” kata Albertus.
Ia menambahkan bahwa kualitas demokrasi di masa depan sangat bergantung pada kemampuan media menjaga integritas informasi dan mencegah penyebaran disinformasi di ruang publik.**
