Gerak Cepat Saat Reses, Hendrik Salurkan 40 Tangki Air Bersih dan Perbaiki Jalan Warga
BENGKALIS –Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bengkalis, Hendrik Firnanda Pangaribuan, telah menyelesaikan kegiatan reses di Kecamatan Bathin Solapan selama enam hari dari tanggal 8 hingga 13 Februari 2026. Ia mengunjungi setidaknya delapan lokasi untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat secara langsung.
Selain mengumpulkan keluhan dari warga, Hendrik juga memberikan beberapa bantuan yang nyata selama kegiatan reses ini.
Di Desa Buluh Manis, ia memberikan bantuan berupa alat rebana senilai Rp4 juta dan juga mendonasikan penerangan jalan umum (PJU) sekitar Rp3 juta untuk mendukung kegiatan keagamaan serta meningkatkan keamanan lingkungan.
Perhatian juga diberikan kepada warga Desa Pematang Obo yang mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang. Sebanyak 40 tangki air bersih disalurkan untuk membantu kebutuhan warga yang telah lebih dari satu bulan kesulitan mendapatkan air bersih.
Selain itu, Hendrik turut membantu perbaikan jalan lingkungan di Desa Simpang Padang dengan anggaran sekitar Rp10 juta. Perbaikan tersebut diharapkan dapat memperlancar akses masyarakat dan menunjang aktivitas ekonomi warga.
Selama reses berlangsung, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari kendala pengurusan BPJS dan KTP, lampu PJU yang mati total, peningkatan infrastruktur jalan, bantuan fasilitas rumah ibadah, hingga persoalan lapangan kerja dan kebutuhan pelatihan serta sertifikasi keterampilan bagi generasi muda.
Sejumlah warga juga menyampaikan apresiasi atas usulan reses sebelumnya yang telah direalisasikan, khususnya di sektor infrastruktur dan fasilitas keagamaan. Mereka berharap program serupa dapat terus berlanjut dan dirasakan secara merata.
Menanggapi aspirasi tersebut, Sekretaris Gerindra Kabupaten Benglalis ini menegaskan bahwa reses merupakan bagian dari fungsi DPRD dalam menyerap dan mengawal kebutuhan masyarakat agar masuk dalam perencanaan pembangunan daerah. Ia memastikan seluruh masukan warga Bathin Solapan akan diperjuangkan dan diupayakan terealisasi pada Tahun Anggaran 2027.
“Pelayanan BPJS dan administrasi kependudukan perlu dipermudah. Untuk PJU dan infrastruktur jalan, akan kita dorong melalui mekanisme penganggaran. Begitu juga dengan pelatihan tenaga kerja lokal agar lebih siap bersaing,” ujar Hendrik, Jumat 13 Februari 2026.
Ia menambahkan, DPRD bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat dan memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan warga. (AP)
