Bupati Kulon Progo Siap Mengundurkan Diri Usai Dilantik Menjadi Kepala BKKBN
dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K)
Riaupunya.com -- Menteri Kesehatan dijadwalkan akan melantik Bupati Kulon Progo dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) menjadi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional (BKKBN) pada Senin 1 Juli 2019 besok.
“Rencananya hari Senin 1 Juli 2019 di auditorium BKKBN Pusat di Halim (Jakarta),” kata Sekretaris Utama BKKBN, Nofrijal, di Jakarta, Ahad 30 Juni 2019.
Nofrijal mengungkapkan dirinya telah bertemu dengan Bupati Kulonprogo di Kompleks Pemkab Kuloprogo, Kamis 27 Juni 2019 untuk menyerahkan surat mandat atau surat undangan dari Presiden Joko Widodo sebagai Kepala BKKBN.
Kepastian tanggal dan waktu pelantikan ini, mendasarkan atas perintah dari Sekretariat Kabinet. Jabatan Kepala BKKBN saat ini sudah kosong selama 1,5 tahun. "Lembaga ini butuh pejabat sebagai pucuk pimpinan," kata Nofrijal.
Sebagai Konsekuensinya, Bupati Hasto Wardoyo pun harus mundur dari jabatannya sebagai Bupati.
Melalui pesan singkatnya, Hasto mengatakan baru akan mengurus pengunduran dirinya sebagai Bupati Kulon Progo usai pelantikan sebagai Kepala BKKBN.
Hasto menegaskan setelah dilantik besok ada berita acara pelantikan yang nanti dipakai untuk mengajukan kepada DPRD Kulon Progo bahwa dirinya mengundurkan diri.
"Setelah saya dilantik besok saya mengundurkan diri atas dasar SK dan berita acara," ujar Hasto, Ahad 30 Juni 2019.
Hasto mengaku memiliki beberapa pertimbangan hingga akhirnya bersedia dilantik menjadi Kepala BKKBN. Salah satunya, karena Hasto merasa terpanggil dan prihatin dengan masalah kependudukan dan keluarga berencana. Keprihatinan dalam arti program keluarga berencana perlu lebih disukseskan.
"Tingkat nasional ada target menurunkan angka kematian ibu dan bayi, pilarnya adalah keluarga. Di situ ada program kontrasepsi, pembangunan keluarga sejahtera," kataHasto yang merupakan dokter kebidanan dan kandungan.
Hasto menambahkan dia juga merasa terpanggil ada target yang belum tercapai dan perlu mendapat perhatian bersama.
"Ada bonus demografi yang harus dimaksimalkan," lanjut Hasto yang akan mengakhiri jabatan Bupati periode kedua pada 2020 mendatang. (bam)
