Selasa, 05 Juni 2018 - 00:00:00 WIB

KPK Melarang, Pemprov Izinkan ASN Mudik Pakai Mobdin

Riaupunya.com -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tak mempermasalahkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) membawa Mobil Dinas (Mobdin) ke kampung halamannya untuk tujuan mudik.

Hal ini bertolak belakang dengan surat himbauan yang dikeluarkan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Ada pun surat himbauan yang dikeluarkan KPK tersebut yakni nomor B/37/GTF 00.02/01-13/2018 dan telah diedarkan ke instansi pemerintahan mau pun penyelenggara negara lainnya.

"Benar ada edaran KPK, tapi harus ada pemilihan lagi. Kalau untuk mudik yang setahun sekali itu tidak ada masalah, kecuali untuk kebutuhan pribadi lainnya misalnya untuk kegiatan ekonomi," kata Asisten II Setdaprov Riau Masperi, Selasa 5 Juni 2018.

Menurut mantan Sekdakab Rokan Hulu ini, dasar dirinya mengatakan tak mempermasalahkan ketika ASN membawa mobdin mudik sesuai arahan melalui surat himbauan dari Menteri Aparatur Negara (Menpan).

Artinya menurut Masperi, bukan berarti tak mengindahkan himbauan surat KPK, tetapi karena himbauan harus ada pemilahan. Kecuali bersifat subtansi soal larangan gratifikasi, wajib sifatnya diikuti. Sementara Menpan sebagai dasar rujukan dalam hal kepegawaian, tidak mempermasalahkannya.

Ada pun surat himbauan KPK yang melarang penggunaan mobdin dilarang untuk kepentingan mudik, terdapat dipoin enam. Disebutkan, kepada instansi atau lembaga pemerintahan agar melarang penggunaan fasilitas dinas seperti kendaraan dinas opersioanal untuk kepentingan peribadi pegawai untuk kegiatan mudik.

Dijelaskan pada poin itu, karena mengingat fasilitas kendaraan dinas semestinya digunakan untuk operasional kedinasan. Himbauan pelarangan itu ditunjukan tidak hanya untuk ASN, tetapi juga untuk penyelenggara negara lainnya.

Ada pun pada poin 6, Kementerian, lembaga, organisasi, pemerintah daerah dab BUMN atau BUMD diharapkan dapat memberikan himbauan secara internal kepada pejabat dan pegawai di lingkungan kerjanya untuk menolak pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan meneritbkan surat terbuka atau melalui media massa yang ditunjukan stake holdernya agar tidak memberikan pemberian dalam bentuk apa pun kepada para pegawai negeri, penyelenggara negara.(jai)

Berita terkini

DPD RI Dapat WTP 13 Kali

Selasa, 05 Juni 2018 - 00:00:00 WIB

DPD RI Kembali Raih WTP Pada LKPP 2017

Kamis, 31 Mei 2018 - 00:00:00 WIB

Wakil Ketua DPR Kaget Besaran Gaji BPIP

Selasa, 29 Mei 2018 - 00:00:00 WIB

Pekanbaru Aman Bagi Investor

Minggu, 27 Mei 2018 - 00:00:00 WIB

Ini Delapan Aturan bagi ASN dalam Bermedia Sosial

Rabu, 23 Mei 2018 - 00:00:00 WIB

Menag Lukman Hakim Akhirnya Minta Maaf

Selasa, 22 Mei 2018 - 00:00:00 WIB

Ini Jam Kerja Bagi ASN Selama Ramadhan

Rabu, 09 Mei 2018 - 00:00:00 WIB

Presiden Jokowi Kembali Batal ke Riau

Senin, 05 Maret 2018 - 00:00:00 WIB

Walikota Pekanbaru Kembali Ukir Prestasi Ditingkat Nasional

Kamis, 25 Januari 2018 - 00:00:00 WIB

Bappeda Bengkalis Gelar FGD Awal Tahun 2018

Selasa, 09 Januari 2018 - 00:00:00 WIB
Pilgubri

Gubernur dan Bupati Belum Ajukan Cuti

Jumat, 05 Januari 2018 - 00:00:00 WIB

Walikota Firdaus Intruksikan OPD Kebut Kegiatan

Kamis, 05 Oktober 2017 - 00:00:00 WIB

Besok malam, Bupati Harris Dijadwal Buka Pelalawan Expo 2017

Kamis, 05 Oktober 2017 - 00:00:00 WIB

Asisten I Setdakab Inhil Buka Orientasi Keluarga Harmonis

Rabu, 27 September 2017 - 00:00:00 WIB

Terkait Defisit Anggaran, ini Kata Gubernur Riau

Rabu, 20 September 2017 - 00:00:00 WIB

Pimpin Upcara Peringatan HARHUBNAS 2017, ini Pesan Wagubri

Senin, 18 September 2017 - 00:00:00 WIB

Isu Mutasi Tahap II, Pejabat Hilang Kosentrasi Bekerja

Kamis, 14 September 2017 - 00:00:00 WIB

75 PPK OPD Rohul Ikuti Diklat Pengadaan Barang dan Jasa

Senin, 11 September 2017 - 00:00:00 WIB

Hasil Asessment di Inhu Belum Bisa Diumumkan, ini Alasannya

Senin, 11 September 2017 - 00:00:00 WIB

Gubri dan BKD Membantah Bantah Beredarnya 3 Nama Pengisi OPD

Jumat, 08 September 2017 - 00:00:00 WIB

Pasca RI Kuasai Saham Freeport, ini Keinginan JK 

Senin, 28 Agustus 2017 - 00:00:00 WIB

168 ASN Kampar Terima Satyalancana Karya Satya

Kamis, 17 Agustus 2017 - 00:00:00 WIB

Cari Judul Berita

Riau Punya Update

Follow Twitter

Google+

Advertorial