Rabu, 24 Januari 2018 - 00:00:00 WIB

Hamdhani: Segera Realisasikan Wacana Pemindahan Ibukota Negara

Hamdhani

Riaupunya.com -- Anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Tengah, Hamdhani, mengusulkan agar Pemerintah segera merealisasikan wacana pemindahan ibukota negara dari Kota Jakarta ke Kota Palangkaraya. Alasannya, ibukota negara sebagai daerah pusat kekuasaan harus di wilayah yang aman atau bebas bencana alam, seperti gempa atau bencana alam lainnya.

"Saatnya Pemerintah segera merealisasikan wacana pemindahan ibukota negara, di tengah masih hangatnya isu gempa," ujar anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI ini di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu 24 Januari 2018.

"Pemindahan ibukota negara kita segera putuskan. Wilayah DKI Jakarta yang padat penduduk, juga rawan bencana alam seperti gempa, dikurangi bebannya. Status ibukota negara diganti daerah lain yang lebih aman. Pemindahan ibukota negara jangan lagi hanya wacana," sambung Dia.

Hamdhani menyangkutpautkan isu pemindahan ibukota negara itu dengan gempa berkekuatan 7,4 skala richter (SR) yang melanda Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta, Selasa 23 Januari 2018 siang. Guncangan yang itu diikuti beredarnya kabar bohong alias hoax bahwa akan terjadi gempa susulan berkekuatan 7,4 SR, Selasa 23 Januari 2018 malam.

Saat gempa itu melanda, lanjutnya, orang-orang berlarian ke luar rumah atau gedung. Karyawan di Jakarta bergegas ke luar gedung pencakar langit. Dia melihat wajah-wajah yang pias, pucat ketakutan karena khawatir menjadi korban reruntuhan gedung.

Hamdhani juga bercerita, di gedung DPR peserta rapat dan pegawai berlarian keluar ruangan. Semua panik. Sebagian mereka langsung pulang ke rumah, sehingga beberapa kantor tidak kembali melakukan aktivitas yang berarti. Mereka ketakutan terulang gempa yang menyebabkan kejadian yang tak diinginkan.

"Ibukota negara, sebagai daerah pusat kekuasaan, harus di wilayah yang aman, bebas gempa, atau bencana lainnya," tukasnya.

Kota Palangkaraya

Mengutip data, Hamdhani menyebutkan, Kota Palangka Raya, ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, setidaknya sudah tiga kali diusulkan dan dikaji sebagai calon ibukota negara RI oleh tiga presiden berbeda, yaitu Soekarno atau Bung Karno, disusul Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Joko Widodo yang karib disapa Jokowi.

"Tinggal keputusan politik dan hukum untuk menetapkan wilayah ibukota Republik Indonesia yang baru. Keputusan ini penting agar ada kepastian, selain melakukan persiapan yang lebih matang," kata anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini.

Beberapa waktu lalu, Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibukota Negara, Kementerian PPN/Bappenas Imron Bulkin menjelaskan beberapa pertimbangan rasional pemindahan ibukota negara, yaitu mengurangi beban Jakarta dan Jabodetabek, mendorong pemerataan pembangunan, dan mengubah mindset pembangunan Java centris menjadi Indonesia centris.

Dalam seminar nasional bertajuk 'Pemindahan Ibukota Negara: Pengaruh Kebijakan dan Masa Depan Indonesia' di Palangkaraya belum lama ini, ahli arsitektur perkotaan Universitas Indonesia, Antony Sihombing, mengatakan bahwa posisi Palangkaraya sangat strategis bagi Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, rencana pemindahan ibukota negara akan mendukung program Pemerintah untuk membangun Indonesia bagian tengah dan timur.

Hasil kajian makro optimasi ruang yang dilakukannya, Palangkaraya sangat berpotensi untuk menjadi ibukota negara RI. Ia meyakini, pemindahan itu akan berdampak positif bagi masyarakat daerah. Wakil Direktur Bidang Sumber Daya, Ventura, dan Administrasi Umum Program Vokasi UI ini menandaskan, wilayah yang menjadi ibukota neagra baru akan mengalami kemajuan pesat di bidang tata kota, infrastruktur, dan ekonomi.

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Saban, dalam sambutan seminar nasional yang dibacakan Walikota Palangkaraya Riban Satia, menerangkan bahwa Kalimantan Tengah sudah dan terus bersiap diri untuk melakukan langkah strategis menyongsong wacana pemindahan ibukota negara itu. Di antaranya, penyiapan lahan 300 ribu hingga 500 ribu hektar. Kawasan tersebut, kata mantan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu, berada di wilayah segitiga emas, yakni di antara Kota Palangkaraya dan dua kabupaten, Katingan dan Gunungmas. (rls)

Berita terkini

Bappeda Bengkalis Gelar FGD Awal Tahun 2018

Selasa, 09 Januari 2018 - 00:00:00 WIB
Pilgubri

Gubernur dan Bupati Belum Ajukan Cuti

Jumat, 05 Januari 2018 - 00:00:00 WIB

Walikota Firdaus Intruksikan OPD Kebut Kegiatan

Kamis, 05 Oktober 2017 - 00:00:00 WIB

Besok malam, Bupati Harris Dijadwal Buka Pelalawan Expo 2017

Kamis, 05 Oktober 2017 - 00:00:00 WIB

Asisten I Setdakab Inhil Buka Orientasi Keluarga Harmonis

Rabu, 27 September 2017 - 00:00:00 WIB

Terkait Defisit Anggaran, ini Kata Gubernur Riau

Rabu, 20 September 2017 - 00:00:00 WIB

Pimpin Upcara Peringatan HARHUBNAS 2017, ini Pesan Wagubri

Senin, 18 September 2017 - 00:00:00 WIB

Isu Mutasi Tahap II, Pejabat Hilang Kosentrasi Bekerja

Kamis, 14 September 2017 - 00:00:00 WIB

75 PPK OPD Rohul Ikuti Diklat Pengadaan Barang dan Jasa

Senin, 11 September 2017 - 00:00:00 WIB

Hasil Asessment di Inhu Belum Bisa Diumumkan, ini Alasannya

Senin, 11 September 2017 - 00:00:00 WIB

Gubri dan BKD Membantah Bantah Beredarnya 3 Nama Pengisi OPD

Jumat, 08 September 2017 - 00:00:00 WIB

Pasca RI Kuasai Saham Freeport, ini Keinginan JK 

Senin, 28 Agustus 2017 - 00:00:00 WIB

168 ASN Kampar Terima Satyalancana Karya Satya

Kamis, 17 Agustus 2017 - 00:00:00 WIB

Upacara Detik-Detik Proklamasi di Kantor Gubernur Riau

Kamis, 17 Agustus 2017 - 00:00:00 WIB

DPRD Bengkalis sah kan Tiga Renperda menjadi Perda

Selasa, 15 Agustus 2017 - 00:00:00 WIB

Bupati Wardan Lantik Ratusan Pejabat Eselon

Sabtu, 12 Agustus 2017 - 00:00:00 WIB

Tiga Jabatan Dinas Masih Dijabat Plt

Senin, 07 Agustus 2017 - 00:00:00 WIB

Gubri Lantik 12 Pejabat Eselon II dan 305 Eselon III dan IV

Senin, 07 Agustus 2017 - 00:00:00 WIB

Bupati Bengkalis Lantik Pengurus Baznas Bengkalis

Kamis, 03 Agustus 2017 - 00:00:00 WIB

Cari Judul Berita

Riau Punya Update

Follow Twitter

Google+

Advertorial