Kamis, 31 Mei 2018 - 00:00:00 WIB

DPD RI Kembali Raih WTP Pada LKPP 2017

Riaupunya.com -- DPD RI kembali raih WTP pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pada pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPP tahun 2017 dan salah satunya diberikan kepada DPD RI. Di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis 31 Mei 2018.

Pada Sidang Paripurna Luar Biasa ke -3 ini, Ketua DPD RI Oesman Sapta bersama Wakil Ketua Nono Sampono dan Darmayanti Lubis menerima langsung laporan LKPP 2017 tersebut dari Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara.

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyambut positif laporan hasil LKPP dari BPK RI karena banyak laporan di tahun 2017 terdapat peningkatan entitas pemeriksaan yang menerima opini WTP sebanyak 80 entitas yang sebelumnya hanya 74 entitas. Selain itu juga terdapat penurunan entitas yang menerima opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dari 6 entitas menjadi 2 entitas.

“Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap anggaran DPD RI TA 2017 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil ini telah diraih secara berturut turut sejak tahun 2006. Kami berharap Sekretariat Jenderal DPD RI dapat terus mempertahankan prestasi ini dan BPK RI dapat senantiasa melakukan pembinaan dan pengawalan terhadap penggunaan anggaran negara di DPD RI,” kata Nono Sampono.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menjelaskan, pemeriksaan ini dilakukan pada 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Lebih rinci, sebanyak 80 LKKL (90,9%) mendapat WTP, 6 LKKL (6,8%) mendapat opini Wajar dengan Pengecualian (WDP), dan 2 LKKL (2,3%) mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

"8 Laporan LKKL yang belum memperoleh opini WTP secara keseluruhan tidak berdampak material terhadap kesesuaian LKPP 2017 terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan. Tapi permasalahan meliputi penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP), Belanja Barang, Belanja Modal, Piutang bukan Pajak, persediaan, Aset tetap, Aset lainnya dan utang kepada pihak ketiga,” jelasnya.

Adapun LKKL dengan opini WDP yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), TVRI, dan RRI. Sementara, untuk LKKL dengan opini TMP yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Badan Keamanan Laut.

Untuk diketahui, pemeriksaan atas LKPP tahun 2017 tersebut selanjutnya diserahkan kepada Komite IV DPD RI dan BAP DPD RI untuk membuat tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan oleh BPK RI tersebut.

“Kami minta Pimpinan Komite IV dan Pimpinan BAP. Sesuai dengan tugas konstitusional DPD, kami percaya bahwa dokumen BPK ini juga akan menjadi bahan bagi para Anggota DPD dalam tugas-tugasnya di daerah yang mencakup penyerapan aspirasi dan fungsi pengawasan,” pungkas Nono Sampono. (rls/mas)

Berita terkini

Wakil Ketua DPR Kaget Besaran Gaji BPIP

Selasa, 29 Mei 2018 - 00:00:00 WIB

Pekanbaru Aman Bagi Investor

Minggu, 27 Mei 2018 - 00:00:00 WIB

Ini Delapan Aturan bagi ASN dalam Bermedia Sosial

Rabu, 23 Mei 2018 - 00:00:00 WIB

Menag Lukman Hakim Akhirnya Minta Maaf

Selasa, 22 Mei 2018 - 00:00:00 WIB

Ini Jam Kerja Bagi ASN Selama Ramadhan

Rabu, 09 Mei 2018 - 00:00:00 WIB

Presiden Jokowi Kembali Batal ke Riau

Senin, 05 Maret 2018 - 00:00:00 WIB

Walikota Pekanbaru Kembali Ukir Prestasi Ditingkat Nasional

Kamis, 25 Januari 2018 - 00:00:00 WIB

Bappeda Bengkalis Gelar FGD Awal Tahun 2018

Selasa, 09 Januari 2018 - 00:00:00 WIB
Pilgubri

Gubernur dan Bupati Belum Ajukan Cuti

Jumat, 05 Januari 2018 - 00:00:00 WIB

Walikota Firdaus Intruksikan OPD Kebut Kegiatan

Kamis, 05 Oktober 2017 - 00:00:00 WIB

Besok malam, Bupati Harris Dijadwal Buka Pelalawan Expo 2017

Kamis, 05 Oktober 2017 - 00:00:00 WIB

Asisten I Setdakab Inhil Buka Orientasi Keluarga Harmonis

Rabu, 27 September 2017 - 00:00:00 WIB

Terkait Defisit Anggaran, ini Kata Gubernur Riau

Rabu, 20 September 2017 - 00:00:00 WIB

Pimpin Upcara Peringatan HARHUBNAS 2017, ini Pesan Wagubri

Senin, 18 September 2017 - 00:00:00 WIB

Isu Mutasi Tahap II, Pejabat Hilang Kosentrasi Bekerja

Kamis, 14 September 2017 - 00:00:00 WIB

75 PPK OPD Rohul Ikuti Diklat Pengadaan Barang dan Jasa

Senin, 11 September 2017 - 00:00:00 WIB

Hasil Asessment di Inhu Belum Bisa Diumumkan, ini Alasannya

Senin, 11 September 2017 - 00:00:00 WIB

Gubri dan BKD Membantah Bantah Beredarnya 3 Nama Pengisi OPD

Jumat, 08 September 2017 - 00:00:00 WIB

Pasca RI Kuasai Saham Freeport, ini Keinginan JK 

Senin, 28 Agustus 2017 - 00:00:00 WIB

168 ASN Kampar Terima Satyalancana Karya Satya

Kamis, 17 Agustus 2017 - 00:00:00 WIB

Upacara Detik-Detik Proklamasi di Kantor Gubernur Riau

Kamis, 17 Agustus 2017 - 00:00:00 WIB

Cari Judul Berita

Riau Punya Update

Follow Twitter

Google+

Advertorial