Pidato Presiden Prabowo Tegaskan APBN 2027 Jadi Instrumen Kesejahteraan Rakyat dan Pertumbuhan Ekonomi
Ilustrasi AI
JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 akan menjadi instrumen penting untuk memperkuat perekonomian sekaligus memastikan manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato pengantar Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2026.
Dalam pidatonya, Kepala Negara menempatkan APBN bukan semata sebagai instrumen fiskal, tetapi sebagai alat perjuangan untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Pemerintah, menurut Presiden, harus memastikan kehadiran negara benar-benar dapat dirasakan dalam kehidupan masyarakat.
Optimisme tersebut ditopang fundamental ekonomi nasional yang tetap kuat di tengah ketidakpastian global. Prabowo menyebut ekonomi Indonesia pada semester I 2026 tumbuh 5,45 persen secara tahunan, tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
“Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat,” kata Prabowo.
Kinerja fiskal juga dinilai tetap sehat. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh 21,3 persen, sedangkan belanja negara meningkat 18,2 persen. Di tengah peningkatan belanja untuk menjaga daya beli, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan perekonomian, defisit APBN tetap terjaga pada 0,91 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama disiplin fiskal. “Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan keduanya,” ujar Prabowo.
Ketua DPR RI Puan Maharani turut menekankan pentingnya APBN 2027 memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, anggaran negara harus diarahkan untuk mempertemukan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan dan keadilan sosial.
“APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan; APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik,” tutur Puan.
Usai pidato, Presiden menyerahkan dokumen RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan kepada Puan. Prosesi dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penyampaian RUU APBN 2027 sebagai awal pembahasan pemerintah bersama DPR.**
