Kamis, 13 Agustus 2026 - 13:04:50 WIB

Rapor Hijau Anton-Poti di Tengah Kritik Anggaran

ROKAN HULU — Gaya kepemimpinan Bupati Anton dan Wakil Bupati Poti di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) mendadak panen pujian dari kelompok pemuda. Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Rokan Hulu, Syahmadi Malau, terang-terangan menyebut duet ini berhasil membawa corak baru yang memangkas jarak dengan konstituen.

"Kami menilai kepemimpinan Pak Anton dan Pak Poti berintegritas dan sangat dekat dengan masyarakat," ujar Syahmadi, Kamis 13 Agustus 2026.

Bagi Syahmadi, kepekaan sosial Anton-Poti bukan sekadar gimik. Ia mengklaim ada perubahan pola pikir (mindset) radikal dalam penyusunan program pembangunan dae onrah. Formulasi kebijakan kini dinilai lebih taktis, presisi, dan keluar dari pakem birokrasi lama yang kaku. "Ada terobosan dengan pendekatan berbeda dibanding sebelumnya," katanya.

Namun, di balik narasi perubahan itu, riak skeptisisme sulit dibendung. Sanjungan manis ini meluncur justru di saat Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tengah menjadi sorotan tajam akibat rapor merah serapan anggaran yang dinilai lambat. Kontras antara lambannya realisasi belanja daerah dan apresiasi ormas memicu tanda tanya besar di ruang publik.

Menepis tudingan miring, Syahmadi berkilah bahwa pujian tersebut bukan cek kosong politik untuk penguasa. Ia memosisikan organisasinya sebagai pengawas rasional, bukan pendukung tanpa syarat.

"Ini penilaian objektif atas hasil kerja di tengah keterbatasan daerah. Sinergi tetap butuh ruang komunikasi yang terbuka," tambahnya. Pemuda Pancasila, lanjut dia, siap mengawal sekaligus menjadi mitra kritis jika kebijakan mulai melenceng dari kepentingan publik.

Analisis lebih dalam mengenai relasi mesra ini menuntut penelusuran lebih lanjut. Di kalangan pengamat kebijakan lokal, mengapungnya rapor hijau dari ormas berpengaruh ini dicurigai tidak gratis. Ada dugaan kuat terjadinya negosiasi ruang publik dan konsesi tak tampak di balik panggung kekuasaan Rokan Hulu. Ketika ormas mulai melunak dan mengambil alih peran humas pemerintah, independensi gerakan sipil di daerah ini jelas sedang dipertaruhkan. (lim)

Berita terkini

Raker dengan Mendagri, Komisi II DPR Akan Tanya Status Ahok

Rabu, 22 Februari 2017 - 00:00:00 WIB

Wabup Rohil Buka Musrenbang Kecamatan Rantau Kopar

Senin, 20 Februari 2017 - 00:00:00 WIB

Gubri Kukuhkan dan Mantapkan Satgas PTSL di Provinsi Riau

Senin, 20 Februari 2017 - 00:00:00 WIB

Edwar Sanger cek Ulang Usulan Nama-Nama Pansel

Kamis, 16 Februari 2017 - 00:00:00 WIB

Pemkab Inhil Anggarkan 2 Miliar Rupiah Untuk Perbaikan Jalan

Kamis, 16 Februari 2017 - 00:00:00 WIB

Gubri Instruksikan OPD Pakai Absen Elektronik

Kamis, 16 Februari 2017 - 00:00:00 WIB

BKD Riau Bentuk Manajemen Kepegawaian Profesional

Kamis, 16 Februari 2017 - 00:00:00 WIB

Bengkalis Bertekad Pertahankan Opini WTP

Selasa, 14 Februari 2017 - 00:00:00 WIB

Ray Rangkuti : Jokowi dan Prabowo Sehati

Sabtu, 11 Februari 2017 - 00:00:00 WIB

2018 Mendatang Pemprov Riau Terapkan Single Salary Bagi ASN

Jumat, 10 Februari 2017 - 00:00:00 WIB

Bengkalis Resmi Miliki Tiga Kecamatan Baru

Kamis, 09 Februari 2017 - 00:00:00 WIB

Kejar APBN, Gubri ke Bappenas

Rabu, 08 Februari 2017 - 00:00:00 WIB

Dua Hal ini yang dibahas Jusuf Kalla Bersama Komisi IX DPR

Rabu, 08 Februari 2017 - 00:00:00 WIB

Cari Judul Berita

Riau Punya Update

Follow Twitter

Google+