Ironi ‘Dompet’ Kampus: Riset Terhambat Birokrasi dan Ketergantungan Anggaran

Prof. Dr. Elfizar, S.Si., M.Kom

PEKANBARU – Bakal calon Rektor Universitas Riau (Unri), Prof. Dr. Elfizar, S.Si., M.Kom., menyoroti persoalan klasik yang hingga kini masih membelit banyak perguruan tinggi daerah, yakni ketergantungan keuangan kampus terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa dan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Prof Elfizar, kondisi tersebut membuat ruang gerak universitas menjadi terbatas, terutama dalam pengembangan riset dan inovasi.

“Ada satu rahasia terbuka di kalangan pengelola kampus daerah, yakni persoalan keuangan yang menjadi tumit Achilles kampus. Ketergantungan hampir sepenuhnya pada UKT dan APBN membuat universitas sulit bergerak fleksibel,” ujar Prof Elfizar, Kamis 4 Juni 2026.

Ia menjelaskan, kebutuhan pembaruan fasilitas laboratorium dengan teknologi mutakhir kerap terkendala keterbatasan anggaran dan mekanisme birokrasi yang dinilai terlalu rigid.

Akibatnya, dia menyatakan bahwa dana untuk penelitian sering kali didistribusikan secara merata dengan jumlah kecil demi prinsip pemerataan, meskipun kebijakan tersebut dianggap tidak efisien dalam menghasilkan riset-riset unggulan yang dapat memberikan dampak besar.

“Sering kali, peneliti memiliki gagasan dan inovasi yang luar biasa, tetapi energi mereka habis hanya untuk menangani urusan administratif dan laporan keuangan. Akhirnya, fokus mereka tidak lagi tertuju pada pengembangan penelitian dan penerapan inovasi,” tuturnya.

Prof Elfizar juga mengungkapkan bahwa capaian akademis Universitas Riau sebenarnya menunjukkan potensi yang kuat untuk bersaing di tingkat global. Dengan status Akreditasi Unggul dan lebih dari 100 profesor, Unri dianggap memiliki sumber daya manusia yang kompeten.

Namun, publikasi ilmiah pada jurnal internasional yang terpercaya seperti Scopus dan Web of Science (WoS) masih perlu ditingkatkan.

“Universitas Riau tidak kekurangan individu cerdas. Namun, birokrasi penelitian yang panjang dan kompleks membuat produktivitas ilmiah belum optimal,” tambahnya.

Lebih lanjut, Prof Elfizar berpendapat bahwa Provinsi Riau memiliki potensi ekonomi yang besar yang dapat memperkuat kemandirian kampus, terutama melalui sektor minyak dan perkebunan kelapa sawit.

Ia mendorong institusi pendidikan untuk mulai berani mendirikan Badan Usaha Milik Kampus yang profesional dan mampu memberikan solusi ilmiah bagi dunia industri.

“Riau adalah laboratorium nyata sekaligus sumber ekonomi. Kampus perlu meninggalkan zona nyaman dan mulai mendiversifikasi sumber pendapatan secara mandiri,” jelasnya.

Dia juga menjelaskan bahwa jika kampus memiliki sumber pembiayaan alternatif yang kuat, para peneliti akan memiliki lebih banyak kebebasan dalam mengembangkan inovasi tanpa terlalu terikat pada keterbatasan anggaran negara.

“Ketika kampus mandiri secara finansial, maka riset dan inovasi akan berkembang lebih cepat. Peneliti bisa fokus menembus batas-batas sains dan teknologi global,” tutupnya. **