Ida Yulita : Seleksi Direktur PT SPR oleh Panitia Seleksi [Pansel] Pemprov Riau Tidak Sah dan Melawan Hukum
Ida Yulita Susanti
PEKANBARU-- Direktur BUMD PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), sesuai SK MenkumHAM yang sah dan tercatat sampai saat ini masih atas nama Ida Yulita Susanti. Ini tertuang jelas dalam SK Nomor AHU-0059473.AH.01.02 Tahun 2025 tanggal 03 September 2025.
Karena itu, seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) Pemprov Riau yang diketuai oleh M Job Kurniawan saat ini, jelas-jelas tidak sah dan melawan hukum.
Ketegasan itu disampaikan Ida Yulita Susanti, Rabu 22 April 2026. "Sampai saat ini, secara sah di SK MenkumHAM itu tercatat Direktur PT SPR Ida Yulita Susanti. Belum ada diganti. Makanya, kalau sekarang Pansel melakukan seleksi direktur, itu artinya jelas-jelas tidak sah dan melawan hukum," kata Ida Yulita, sambil memperlihat SK yang sah.
Disebutkan Ida, seleksi direktur itu baru bisa dilaksnakan pada saat jabatan tersebut sudah kosong. "Lah, sekarang jabatan Direktur PT SPR tidak kosong, kok dibentuk Pansel. Makanya, ada yang bertanya ke saya, Ibuk kok tidak ikut seleksi? Kan, saya masih Direktur. Kenapa pula ikut daftar," ujar Ida, sambil bertanya dan menjelaskan.
Sebab, lanjut Ida, RUPS PT SPR yang dilaksanakan pada 23 Januari 2026, sekaligus pencopotan dirinya dari jabatan direktur, statusnya cacat demi hukum. Buktinya, sampai saat ini namanya masih resmi tercatat dan belum berganti.
Ida juga menyayangkan, Pansel yang dibentuk dan sudah berjalan sekarang diisi oleh orang yang paham administrasi dan hukum. Tetapi, kenapa ketua dan angggota pansel ini tidak ada yang berani meluruskan langkah-langkah yang keliru seperti ini.
"Ketua Pansel ini M Job Kurniawan yang juga Asisten III Setdaprov Riau. Ada juga nama akademisi, Saiman Pakpahan di dalamnya. Kenapa orang yang kita anggap paham ini, tidak bisa meluruskan kerja-kerja keliru seperti ini," sebut Ida, dengan nada kecewa.
Karenya, Ida menegaskan, dirinya tidak akan tinggal diam dengan situasi seperti ini. "Kita tidak akan tinggal diam. Ini cara-cara yang salah dan keliru, tak bisa dibiarkan," ujarnya. **
