Nekat Buka Bazar Ramadhan, Kapolres Bengkalis: Itu Belum ada Izin Keramaian
Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar
BENGKALIS -- Meskipun Bazar Ramadhan berada di samping kantor pajak, jalan Sudirman, Kota Bengkalis telah beroperasi sejak kemarin, namun ternyata hingga sampai saat ini pihak Kepolisian belum ada keluarkan izin keramaian.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar,, bahwa pihaknya (Polres Bengkalis) hingga detik ini belum ada keluarkan izin Bazar Ramadhan yang berada di jalan Jend. Sudirman kota Bengkalis.
"Kita memang belum ada keluarkan izin kegiatan Bazar Ramadhan tersebut, "ungkap Kapolres, Sabtu 21 Februari 2026.
Sebelumnya, aktifitas Bazar Ramadhan di jalan Jend. Sudirman kota Bengkalis telah menuai sorotan berbagai pihaknya, lantaran kegiatan tersebut belum ada kantongi izin keramaian dari pihak kepolisian.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, izin keramaian yang menjadi kewenangan Satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polres hingga kini belum diterbitkan. Hal ini diakui saat dikonfirmasi Ketua PWI Bengkalis Adi Putra kepada pihak terkait.
Pantauan di lapangan, sejumlah tenda telah berdiri dan bahkan sudah disewakan kepada para pedagang. Sementara itu, dokumen perizinan yang dikantongi penyelenggara disebut-sebut baru sebatas izin lokasi dari Bagian Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.
Adapun izin keramaian dari kepolisian serta izin penggunaan jalan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis diduga belum dimiliki panitia.
Ketua Kelompok Wadah Silaturahmi, Budhy Harto Buwono, mendesak agar aktivitas bazar dihentikan sementara sampai seluruh izin dilengkapi.
“Kita mendesak pihak Polres agar menghentikan sementara aktivitas bazar Ramadan tersebut sampai ada izin keramaian,” tegas Budhy.
Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan merupakan hal mendasar demi menjaga ketertiban dan keamanan selama Ramadan.
Polemik Penetapan Lokasi
Di sisi lain, ada juga perdebatan mengenai pembagian tempat bazar yang dianggap kurang jelas. Sebelumnya, BPKAD Kabupaten Bengkalis telah mengundang 23 organisasi untuk ambil bagian dalam bazar.
Dalam pertemuan tersebut, muncul ide agar lokasi yang strategis ditentukan melalui undian agar keadilan bisa terjamin. Namun, dalam pertemuan yang dipimpin oleh Sekretaris BPKAD, Firdaus, peserta hanya dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu Bersama Bermasa, Kelompok Tiga, dan Kelompok Wadah Silaturahmi. Setiap kelompok diminta untuk membentuk kepengurusan (KSB).
Beberapa hari kemudian, surat keputusan tentang lokasi ditandatangani oleh Kepala Bidang Aset, Ikramuddin. Akibatnya, lokasi strategis di samping kantor pajak diberikan kepada kelompok Bersama Bermasa, bagian tengah untuk Kelompok Tiga, dan sisi pinggir untuk Kelompok Wadah Silaturahmi.
Keputusan ini menimbulkan keberatan. Kelompok Tiga dan Wadah Silaturahmi merasa bahwa pembagian lokasi tidak sesuai dengan pernyataan Kepala BPKAD, Aready, yang sebelumnya mengatakan bahwa lokasi akan dipindahkan dari depan Jalan Sudirman ke belakang agar lebih merata.
Namun kenyataannya, lokasi justru diambil dari arah Jalan Pelabuhan. Hal ini membuat satu kelompok mendapatkan area yang paling strategis secara penuh.
“Hingga saat ini kami percaya masalah lokasi bazar belum selesai. Kami mendesak BPKAD untuk melakukan undian ulang. Itu baru adil,” kata Budhy.
Menurut aturan, acara yang mengundang kerumunan orang diwajibkan untuk mendapatkan izin keramaian dari kepolisian. Selain itu, penggunaan jalan untuk kegiatan yang bukan lalu lintas perlu izin dari instansi perhubungan sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (AP)
