Pemkab Rokan Hilir akan Jadikan Bekas Kampus IPDN Sebagai Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat
ROKAN HILIR (Riaupunya.com) --Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menunjukkan komitmennya dalam mendukung program nasional yang bertujuan untuk memberdayakan pendidikan melalui inisiatif pembangunan sekolah rakyat. Rohil bertekad untuk berperan aktif dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakatnya.
Komitmennya dalam mendukung program nasional pemberdayaan pendidikan melalui inisiatif pembangunan "Sekolah Rakyat", sebuah program strategis yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial.
Lokasi pembangunan direncanakan menempati kawasan bekas Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Ujung Tanjung, yang saat ini dalam kondisi tidak termanfaatkan secara optimal.
Dalam rapat koordinasi terbatas yang digelar di Kantor Bupati Rokan Hilir Senin 26 Mei 2025, dan dihadiri oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles, menyampaikan urgensi percepatan realisasi proyek ini. Beliau menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan *Sekolah Rakyat* tidak boleh berhenti pada tataran wacana atau diskusi semata, melainkan harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret di lapangan.
“Jangan sekadar terjebak dalam forum rapat. Bila perlu, esok pagi kita turun langsung ke lokasi eks Kampus IPDN untuk melakukan peninjauan dan menginisiasi aksi nyata,” tegas Wakil Bupati saat memimpin rapat.
Wabup juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi fisik gedung eks IPDN yang selama ini dibiarkan tidak terawat. Beliau menyatakan bahwa aset tersebut semestinya dapat dimaksimalkan menjadi infrastruktur pendidikan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Bahkan, sebagai bentuk kepedulian pribadi, Wabup menyampaikan bahwa dirinya juga sudah mengalokasikan dana pribadi guna mendirikan sebuah lembaga pendidikan tinggi di lokasi tersebut. Namun mengingat *Sekolah Rakyat* merupakan program nasional yang melibatkan dukungan lintas kementerian, beliau mendorong agar seluruh OPD turut aktif, termasuk dengan mengoptimalkan kolaborasi bersama sektor swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).
“Saya minta program ini dikawal serius. Hari ini juga kita harus menguasai detail teknis di lapangan,” ujarnya menekankan urgensi koordinasi teknis lintas dinas.
Dalam kerangka eksekusi awal, beliau juga meminta kepada personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk segera membersihkan kawasan kampus dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan kerja. Aksi pembersihan ini menjadi bagian dari tahapan awal revitalisasi infrastruktur.
“Besok pagi kita mulai bertindak. Tanyakan semua kebutuhan teknis di lapangan secara detail,” instruksinya kepada jajaran OPD yang hadir.
Lebih lanjut, Wabup menegaskan bahwa peluang ini tidak boleh disia-siakan. Oleh karena itu, seluruh sumber daya dan potensi daerah harus diarahkan secara sinergis untuk mendukung kesiapan Kabupaten Rokan Hilir sebagai calon percontohan pelaksanaan Sekolah Rakyat, sebagaimana daerah lain yang telah ditetapkan sebagai *master project* oleh Kementerian Sosial.
Terkait kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya tenaga pendidik, Wabup meminta Dinas Pendidikan segera menyusun mekanisme rekrutmen berbasis *assessment* yang profesional dan transparan. Ia juga menegaskan bahwa sebanyak 27 orang tenaga pendidik yang direkrut nantinya harus bersedia tinggal di lingkungan sekolah, dan sebisa mungkin diambil dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) lokal.
“Yang paling penting, pengajar harus berasal dari Rohil, bukan dari luar daerah,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial, Alam Jaya Putra, menjelaskan bahwa status gedung eks IPDN setelah dilakukan rehabilitasi akan menjadi aset milik Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Rencana pemanfaatannya tidak hanya sebagai Sekolah Rakyat, namun juga sebagai Balai Latihan Kerja (BLK), mengingat luas lahan mencakup 8 hektar, memungkinkan pengembangan pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah atas secara terintegrasi.***
