Kamis, 15 Agustus 2024 - 09:56:15 WIB

Satu Anggota Paskibraka Putri Asal Riau Ikut Lepas Jilbab Saat Pengukuhan, Ini Kata Ketua PWM Riau

Hendri Sayuti

PEKANBARU -- Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Riau Dr Hendri Sayuti MAg merespon keharusan melepas jilbab untuk pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) putri pada saat pelantikan dan menjalankan tugas pengibaran bendera Pusaka. Ia menilai keharusan itu sebagai pandangan yang mundur dalam memaknai pancasila.

Ia mengatakan bahwa Pancasila merupakan konsensus dari para pendiri bangsa termasuk di dalamnya tokoh organisasi besar islam seperti Muhammadiyah yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama di mana nilai-nilai keagamaan justru memperkokoh pondasi pancasila. Ia juga menyebut bahwa ini adalah langkah mundur dalam memaknai Pancasila.

“Pancasila itu konsesus para pendiri dan tokoh bangsa. Termasuk di dalamnya tokoh Muhammadiyah. Apa yang terkandung dalam nilai-nilai agama memperkokoh pondasi Pancasila itu. Saya kira ini langkah mundur memaknai Pancasila” jelas Hendri Sayuti.

Responnya itu muncul mengingat salah satu anggota Paskribraka putri berasal dari Provinsi Riau yaitu kabupaten kampar. Pria yang akrab disapa Hensay itu mendesak agar BPIP mencabut keputusan itu dan tidak diterapkan saat pelaksanaan upacara 17 Agustus lusa.

Ia juga menambahkan semestinya pemerintah dalam hal ini BPIP fokus pada peningkatan nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar dan bukan memberikan contoh buruk dengan melepas Jilbab para anggota Paskibraka putri yang sebelumnya telah berjilbab.

Terakhir Hendri Sayuti meminta agar BPIP fokus terhadap kerja-kerja sebagaimana penamaan lembaganya yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila diberbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara”

“Sesuai namanya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP fokus membina ideologi Pancasila ini di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk meningkatkan kualitas kehidupan seperti bekerja keras dalam memperkecil ketimpangan ekonomi, membangun masyrakat yang rasional, meningkatkan mutu demokrasi dan tatanan negara hukum” pungkasnya.**

Berita terkini

Pencegahan Karlahut Dilakukan Sedini Mungkin

Jumat, 03 Februari 2017 - 00:00:00 WIB

Kepala BNPB sebut Ancaman Karlahut 2017 Jauh Lebih Besar

Jumat, 03 Februari 2017 - 00:00:00 WIB

CCTV Pemantau Lahan Masuk Pergub Rencana Aksi

Jumat, 03 Februari 2017 - 00:00:00 WIB

Gubri Pimpin Apel Siaga Darurat Bencana Asap

Jumat, 03 Februari 2017 - 00:00:00 WIB

Plt Sekda Bengkalis Minta Kabel Serat Otik Segera Dipasang

Kamis, 02 Februari 2017 - 00:00:00 WIB

Kepala BLH Inhil Rutin Pantau Kebersihan Kota

Kamis, 02 Februari 2017 - 00:00:00 WIB

Kepala Rutan Dumai Silaturrahmi ke Disnakertrans Dumai

Kamis, 02 Februari 2017 - 00:00:00 WIB

Istana Tegaskan tak Pernah ada Perintah Untuk Sadap SBY

Kamis, 02 Februari 2017 - 00:00:00 WIB

Desember 2016, Ekspor Riau Naik 9,21 persen

Rabu, 01 Februari 2017 - 00:00:00 WIB

2021, Meranti Targetkan Swasembada Beras

Rabu, 01 Februari 2017 - 00:00:00 WIB

Minggu Ke Empat, Kasus DBD Naik 39 Kasus

Rabu, 01 Februari 2017 - 00:00:00 WIB

Januari 2017, Riau Inflasi 1,46 Persen

Rabu, 01 Februari 2017 - 00:00:00 WIB

Maret, Jalan Tol Pekanbaru Mulai Digesa

Rabu, 01 Februari 2017 - 00:00:00 WIB

BPJS Kesehatan Pekanbaru Luncurkan Fitur Mobile Skrining

Rabu, 01 Februari 2017 - 00:00:00 WIB

Potensi Pemasukan PAD, Rohil Serius Kembangkan Pulau Jemur

Selasa, 31 Januari 2017 - 00:00:00 WIB

Cari Judul Berita

Riau Punya Update

Follow Twitter

Google+