Kamis, 15 Agustus 2024 - 09:56:15 WIB

Satu Anggota Paskibraka Putri Asal Riau Ikut Lepas Jilbab Saat Pengukuhan, Ini Kata Ketua PWM Riau

Hendri Sayuti

PEKANBARU -- Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Riau Dr Hendri Sayuti MAg merespon keharusan melepas jilbab untuk pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) putri pada saat pelantikan dan menjalankan tugas pengibaran bendera Pusaka. Ia menilai keharusan itu sebagai pandangan yang mundur dalam memaknai pancasila.

Ia mengatakan bahwa Pancasila merupakan konsensus dari para pendiri bangsa termasuk di dalamnya tokoh organisasi besar islam seperti Muhammadiyah yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama di mana nilai-nilai keagamaan justru memperkokoh pondasi pancasila. Ia juga menyebut bahwa ini adalah langkah mundur dalam memaknai Pancasila.

“Pancasila itu konsesus para pendiri dan tokoh bangsa. Termasuk di dalamnya tokoh Muhammadiyah. Apa yang terkandung dalam nilai-nilai agama memperkokoh pondasi Pancasila itu. Saya kira ini langkah mundur memaknai Pancasila” jelas Hendri Sayuti.

Responnya itu muncul mengingat salah satu anggota Paskribraka putri berasal dari Provinsi Riau yaitu kabupaten kampar. Pria yang akrab disapa Hensay itu mendesak agar BPIP mencabut keputusan itu dan tidak diterapkan saat pelaksanaan upacara 17 Agustus lusa.

Ia juga menambahkan semestinya pemerintah dalam hal ini BPIP fokus pada peningkatan nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar dan bukan memberikan contoh buruk dengan melepas Jilbab para anggota Paskibraka putri yang sebelumnya telah berjilbab.

Terakhir Hendri Sayuti meminta agar BPIP fokus terhadap kerja-kerja sebagaimana penamaan lembaganya yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila diberbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara”

“Sesuai namanya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP fokus membina ideologi Pancasila ini di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk meningkatkan kualitas kehidupan seperti bekerja keras dalam memperkecil ketimpangan ekonomi, membangun masyrakat yang rasional, meningkatkan mutu demokrasi dan tatanan negara hukum” pungkasnya.**

Berita terkini

Satpol PP Pekanbaru Turunkan 79 Benner "Kadaluarsa"

Kamis, 16 Februari 2017 - 00:00:00 WIB

Rekrut Naker tak Melapor, Disnakertrans Dumai Panggil PT. ESM

Kamis, 16 Februari 2017 - 00:00:00 WIB

Waspada! Bendung Katulampa Siaga II

Rabu, 15 Februari 2017 - 00:00:00 WIB

Sukseskan Gerakan 1000 Pohon, UR Gandeng Empat Mitra

Selasa, 14 Februari 2017 - 00:00:00 WIB

Dishub Akui Pelayanan TMP Belum Maksimal

Senin, 13 Februari 2017 - 00:00:00 WIB

Doa Menkominfo Untuk Kelancaran Peluncuran Satelit Telkom 3S

Minggu, 12 Februari 2017 - 00:00:00 WIB

Wabup Inhil Ingatkan Bahaya Ngelem di Kalangan Anak

Minggu, 12 Februari 2017 - 00:00:00 WIB

Warga Rohil Dimnta Optimalkan Potensi Kelautan

Sabtu, 11 Februari 2017 - 00:00:00 WIB

Jelang Akhir Pekan, Harga Emas Melorot Tajam

Jumat, 10 Februari 2017 - 00:00:00 WIB

Sejak Dini Hari tadi, Sumut Diguncang Delapan Kali Gempa

Jumat, 10 Februari 2017 - 00:00:00 WIB

Tender Jembatan Siak IV Masalah Tekhnis Saja Lagi

Kamis, 09 Februari 2017 - 00:00:00 WIB

DWP Riau Gelar Pelatihan e-Reporting Di Inhil

Rabu, 08 Februari 2017 - 00:00:00 WIB

Hadiri HPN 2017, Gubri Berharap Pers Lebih Profesional

Rabu, 08 Februari 2017 - 00:00:00 WIB

Cari Judul Berita

Riau Punya Update

Follow Twitter

Google+