Secara Virtual, Gubri Ikuti Rapat Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah Bersama Mendagri
RIAUPUNYA.COm -- Secara virtual, di Kediaman Gubernur, Senin 22 Nopember 2021, Gubernur Riau, (Gubri) Drs H Syamsuar MSi, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah tahun 2021 bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Menteri Dalam negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian langsung memimpimpin rapat yang juga tururt dihadiri Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati serta seluruh Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Indonesia.
Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa rapat tersebut telah direncanakan dengan topik utama yaitu masalah belanja, realisasi belanja, dan sekaligus persiapan pemerintah dalam rangka menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022.
"Sekarang ini susah memasuki akhir bulan November 2021, sehingga kita perlu melihat realisasi pendapatan dan belanja. Semua daerah sekaligus juga memberikan masukan kepada rekan-rekan sekalian dalam rangka menyusun APBD masing-masing daerah," katanya.
Ia menyebutkan, sesuai dengan yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai dan diantisipasi, serta menjadi masukan semua untuk menghadapi tahun 2022. Diantaranya perkembangan ekonomi global terhadap perekmbangan ekonomi Indonesia.
"Tak hanya itu, yang menjadi perhatian kita bersama juga seperti resiko-resiko di antaranya iklim, green ekonomi dan lain-lain," terangnya, seperti dikutip dari mediacenter.riau.go.id
"Kemudian dampak pandemi yang mungkin juga masih terjadi, karena kita tahu beberapa negara juga masih mengalami peningkatan, namun kita Alhadulillah melandai dalam konteks pandemi," tambahnya.
Ia menyampaikan, bahwa Presiden RI juga menekankan agar memberi kemudahan di bidang investasi, izin berusaha yang tentunya harus ada kekompakan antara pemerintah pusat maupun di daerah.
Disisi lain Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah kontribusi kepala daerah. Karena lebih dari 700 triliun anggaran dari pemerintah pusat ditransfer ke pemerintah daerah.
"Pemerintah daerah juga memiliki ruang fisikal dari pendapatan asli daerah maupun sumber lainnya, sesuai undang-undang seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sehingga dari sisi belanja menjadi sangat penting untuk memberikan kontribusi dalam mencapai angka pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.
Realisasi belanja sangat penting. Karena belanja pemerintah daerah selain dapat membuat terjadi peredaran uang atau uang beredar di daerah, juga meningkatkan daya beli masyarakat lebih meningkat dan konsumsi rumah tangga juga meningkat.
Selain itu, belanja pemerintah menjadi tulang punggung untuk menjadi menstimulasi, mendorong swasta untuk bergerak, di tengah situasi yang sebelumnya terkontraksi akibat pandemi COVID-19.
Muhammad Tito Karnavian juga mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi belajja daerah. Ia yakin kepala daerah yang di pilih oleh rakyat bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.
"Intinya tolong rekan-rekan kepala daerah percepat realisasi belanja daerah. Saya yakin semuanya memiliki kemampuan untuk itu pada sisa waktu yang hanya tinggal satu bulan seminggu ini," tutupnya.
Saat mengikuti rapat koordinasi tersebut, Gubernur Riau Syamsuar didampingi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto, Kepala Bappeda Riau Emri Juli Harnis. Lalu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Indra, Kepala Inspektorat Provinsi Riau, Sigit Juli Hendriawan. (lan)
