DPR Minta Kemenkes Transparan Soal Efek Samping Vaksin Covid
RIAUPUNYA--Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Kementerian Kesehatan menyosialisasikan program vaksinasi virus corona (Covid-19) dengan sungguh-sungguh. Mengenai jenis vaksin, rentang waktu vaksinasi, hingga efek samping.
Pernyataan ini disampaikan Saleh merespons langkah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang telah resmi mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin Covid-19 asal perusahaan China, Sinovac pada hari ini, Senin (11/1).
"Kemenkes tetap lakukan sosialisasi sungguh-sungguh tentang program vaksinasi, mulai jenis-jenis vaksin, metode pelaksanaan seperti apa, kapan saja penyuntikan, termasuk EUA itu harus dilaporkan kepada masyarakat dan dampak yang akan mengiringi dari vaksinasi dalam bentuk KIPI," kata Saleh, Senin (11/1).
Ia berharap BPOM juta tetap memberikan penjelasan rinci terhadap vaksin Covid-19 merek lainnya di hari mendatang. Tidak hanya Kemenkes yang perlu memberikan banyak informasi kepada publik.
"Ini kan masih Sinovac, yang dibutuhkan banyak, perusahaan yang akan kerja sama banyak, BPOM harus melakukan pembuktian serius yang independen," tutur Ketua DPP PAN itu.
Terpisah, anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen menyatakan langkah BPOM mengeluarkan EUA vaksin Covid-19 buatan Sinovac penting untuk proses vaksinasi di Indonesia.
Ia mengapresiasi langkah itu setelah karena sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan vaksin Covid-19 buatan Sinovac halal.
Nabil berharap proses vaksinasi di Indonesia dapat segera dilakukan. Ia mengingatkan bahwa Indonesia sudah tertinggal dari sejumlah negara dalam pelaksanaan program vaksinasi Covid-19.
"Vaksinasi memang seharusnya secepat yang kita bisa. Beberapa negara lain sudah berlomba untuk mempercepat proses dengan cara masing-masing, sesuai prosedur kesehatan dan keamanan. Di Indonesia, sudah seharusnya vaksinasi disegerakan, apalagi sudah ada fatwa halal MUI dan EUA dari BPOM," tuturnya.
