APBD Bengkalis 2027 Diprediksi Hanya Rp1,8 Triliun, Kegiatan OPD Dipangkas hingga 80 Persen
Hendrik Firnanda Pangaribuan
BENGKALIS – Keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkalis tahun 2027 harus dilakukan dengan sejumlah penyesuaian. APBD tahun depan diproyeksikan hanya berkisar Rp1,7 triliun hingga Rp1,8 triliun, dengan hampir seluruh kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) terancam dipangkas hingga 70–80 persen.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Hendrik Firnanda Pangaribuan, Selasa 3 November 2026 siang.
Menurut Hendrik, pembahasan RAPBD Bengkalis 2027 masih berlangsung. DPRD menargetkan pengesahan APBD dapat dilakukan pada November 2026, dengan agenda rapat paripurna yang diperkirakan digelar pada 24 atau 26 November mendatang.
“Kalau pengesahan sebenarnya sudah dijadwalkan, perkiraan di tanggal 24 atau 26 November mendatang. Saat ini ada beberapa penghitungan anggaran yang belum selesai, serta adanya penyesuaian yang harus dilakukan karena PMK Kementerian Keuangan terbaru sudah turun,” jelas Hendrik.
Ia mengatakan, proyeksi APBD Bengkalis 2027 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat yang kembali memangkas Dana Bagi Hasil (DBH), sehingga ruang fiskal daerah semakin terbatas.
Dampaknya, hampir seluruh kegiatan OPD, termasuk kegiatan DPRD, diperkirakan mengalami pemangkasan anggaran hingga 70–80 persen.
“Jadi angka yang riil untuk APBD Bengkalis 2027 mendatang berada di kisaran Rp1,7 sampai Rp1,8 triliun. Kondisi ini menyebabkan nantinya semua kegiatan OPD dan DPRD juga hampir 70 sampai 80 persen mengalami pemotongan,” ungkapnya.
Dengan kondisi fiskal tersebut, Hendrik menjelaskan, anggaran daerah akan lebih difokuskan untuk memenuhi belanja wajib dan kegiatan prioritas. Sejumlah agenda pemerintahan, seperti peringatan Hari Kemerdekaan RI dan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten, masih akan dialokasikan anggarannya.
Sebaliknya, berbagai kegiatan seremonial lainnya dipastikan akan dipangkas atau tidak dianggarkan.
Meski anggaran terbatas, belanja pegawai tetap menjadi perhatian pemerintah daerah bersama DPRD. Pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, PPPK paruh waktu, hingga tenaga outsourcing dipastikan tetap dianggarkan.
“Untuk belanja gaji pegawai termasuk PPPK penuh waktu, paruh waktu dan tenaga outsourcing tetap dianggarkan di tahun 2027 mendatang. Bupati Bengkalis bersama kita di DPRD Bengkalis tetap komitmen untuk mereka masuk anggaran dan tetap berjalan tahun depan gaji mereka,” tegasnya.
Pembangunan Infrastruktur Bergantung pada Pinjaman PT SMI
Di tengah keterbatasan anggaran, pembangunan infrastruktur fisik di Kabupaten Bengkalis masih menghadapi ketidakpastian. Hendrik menyebutkan, terdapat dua opsi yang sedang dipertimbangkan untuk menjaga agar pembangunan tetap berjalan.
Opsi pertama adalah melalui skema pinjaman kepada BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) guna mendukung pembiayaan pembangunan daerah.
Sementara itu, jika rencana pinjaman tersebut tidak terealisasi, pembangunan fisik hanya dapat mengandalkan sisa belanja modal melalui skema swakelola.
Dengan kondisi tersebut, pekerjaan fisik yang bisa dilaksanakan diperkirakan sangat terbatas, seperti perbaikan jalan dan sejumlah pekerjaan berskala kecil lainnya.
“Untuk pembangunan fisik ada dua opsi. Pertama melalui pinjaman PT SMI. Kalau tidak, maka pembangunan hanya bisa dilakukan dengan skema swakelola menggunakan belanja modal yang tersisa,” tambahnya.
Hendrik menegaskan, berdasarkan proyeksi sementara, sebagian besar APBD Bengkalis 2027 akan terserap untuk memenuhi belanja wajib, belanja pegawai, serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Akibatnya, sejumlah program pembangunan infrastruktur lainnya terancam tidak terakomodasi. Bahkan, alokasi pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Bengkalis pada 2027 diproyeksikan nihil.
Karena itu, Hendrik berharap rencana pembiayaan melalui pinjaman PT SMI dapat terealisasi agar pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bengkalis tetap berjalan meski kemampuan keuangan daerah terbatas.
Ia menyebutkan, pembahasan awal mengenai rencana pinjaman tersebut telah dilakukan satu kali antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan DPRD. Namun, realisasinya masih menunggu kajian lebih lanjut, terutama terkait aturan dan ketentuan yang berlaku.
“Harapan kita skema pinjaman kepada PT SMI ini bisa terealisasi dan terwujud, sehingga pembangunan infrastruktur tetap bisa berjalan. Saat ini sudah ada satu kali pembahasan bersama pemerintah daerah, masih melihat dahulu bagaimana aturan dan ketentuannya,” tutup Hendrik.(AP)
