Selasa, 19 Februari 2019 - 07:50:01 WIB

Oleh: Dr. Jupendri. S.Sos, M.I.Kom

Mengukur Urgensi Seorang Wakil Bupati

Jupendri

PENTINGKAH keberadaan seorang wakil Bupati (Wakil Kepala Daerah)? Suatu bentuk pertanyaan, yang sampai saat ini masih menjadi pemikiran publik pada beberapa daerah di Riau, diantaranya Kabupaten Rokan Hulu. Mengapa demikian, karena terlihat jabatan Wakil Bupati cukup lama tidak terisi, setelah ditinggal pergi oleh penghuninya. Apakah itu disebabkan berhalangan tetap ataupun diangkat menjadi Kepala Daerah. Keadaan yang dapat mengesankan di kepala publik, seperti jabatan itu tidak penting ada, atau tidak ada orang daerah yang layak untuk mengisi jabatan tersebut, ataupun memang ada orang daerah, namun dianggap kurang ‘layak’ mengisi jabatan tersebut.

Untuk mengetahui seberapa pentingnya seorang Wakil Bupati, maka sebenarnya kita dapat membaca dan memahami kandungan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian di revisi melalui Perpu nomor 2 tahun 2014 yang disahkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2015 serta direvisi kedua menjadi Undang-Undang nomor 9 tahun 2015.

Suatu Pemerintahan Daerah itu, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah Kepala Daerah, dimana dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah (di tingkat Kabupaten disebut Wakil Bupati). Sehingga urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yaitu urusan konkuren baik urusan pemerintah wajib maupun urusan pemerintah pilihan dapat diselenggarakan secara maksimal.

Berdasarkan regulasi tentang Pemerintah Daerah tersebut, urusan Pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar (kebutuhan dasar) masyarakat meliputi pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan sosial. Kemudian juga urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan. Selanjutnya, urusan Pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan Transmigrasi.

Begitu besar dan cukup luasnya ruang lingkup kewenangan yang menjadi tanggungjawab Kepala Daerah dalam menyelenggarakannya, maka Negara menetapkan 6 (enam) tugas seorang Kepala Daerah yaitu (1) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. (2) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. (3) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD kepada DPRD untuk dibahas, disusun dan ditetapkan bersama DPRD. (4) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD (termasuk APBD Perubahan), dan rancangan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama. (5) Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bila dilihat dari besar dan cukup luasnya ruang lingkup kewenangan urusan baik katagori wajib maupun pilihan yang mesti dilaksanakan, serta tugas Negara yang harus diembannya, maka sangat cukup beralasan mengapa kemudian regulasi tentang Pemerintah Daerah menetapkan perlunya seorang Wakil Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Oleh karenanya, Negara memberi tugas kepada Wakil Kepala Daerah (seperti Wakil Bupati) untuk membantu Kepala Daerah dalam memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten, Kelurahan, dan Desa. Kemudian, memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Melaksanakan tugas dan wewenang, apabila Kepala Daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan jabatan wakil bupati yang masih kosong di Kabupaten Rokan Hulu, maka masyarakat Rokan Hulu dalam hal ini DPRD berkewajiban untuk melakukan proses pemilihan Wakil Bupati berdasarkan usulan dari Partai Politik pengusung pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Oleh karenanya, DPRD Kabupaten Rokan Hulu harus segera melakukan proses pemilihan tersebut secara pro aktif. Partai Politik pengusung juga harus segera mengusulkan calonnya kepada DPRD. Harapan publik baik kepada DPRD maupun Partai Politik agar memilih dan menentukan kandidat wakil Bupati yang benar dan tepat bagi Kabupaten Rokan Hulu.

Secara sederhana benar dan tepat yang dimaksud adalah kandidat wakil Bupati yang akan dipilih haruslah memiliki kompetensi dan berintegritas, sehingga mampu membantu Kepala Daerah dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam ungkapan Melayu disebutkan ‘Dalam memilih pemegang amanah: tengok tuah dengan marwahnya, tengok arif dengan bijaknya, tengok cerdik dengan pandainya, tengok taat dengan setianya, tengok diri dengan perinya, tengok bual dengan akalnya, tengok sikap dengan adabnya.

Masyarakat atau siapapun tidak ‘rela’ kalau jabatan wakil Bupati diisi oleh orang-orang yang tidak berkompeten atau berintegritas. Karena Rokan Hulu yang memiliki wilayah cukup luas terdiri atas 139 Desa dan 6 Kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 641.208 jiwa (Rokan Hulu dalam angka, 2018), memerlukan kesungguhan dan kompetensi untuk mengurusnya.

Masyarakat tidak ingin setiap jabatan publik termasuk jabatan Wakil Bupati diisi oleh pemilik modal atau orang-orang yang ‘menghambakan’ diri kepada pemodal. Hal ini mengingatkan publik pada pidato Edwar G. Ryan tahun 1873 di Universitas Wisconsin yang saat itu bertanya kepada audien ‘siapa yang akan memerintah; kekayaan ataukah manusia? Siapa yang akan memimpin; uang ataukah intelektual? Siapa yang akan mengisi posisi umum (jabatan publik); manusia bebas dan berpendidikan yang patriotik ataukah budak budak yang menghambakan diri kepada capital perusahaan?

Akhirnya, dalam pengamatan penulis, publik masih percaya bahwa DPRD dan Partai Pengusung akan benar-benar mengusulkan kandidat Wakil Bupati yang berkompeten dan berintegritas. Karena itu, suara-suara publik senantiasa akan menjadi perhatian dalam menentukan kandidat, semoga...!

Penulis adalah

  • Sekretaris Umum HKR Pekanbaru
  • Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi UMRI 2014-2018

Berita terkini

DPD RI Maksimalkan Kinerja di Masa Sidang yang Singkat

Kamis, 14 Februari 2019 - 16:45:24 WIB

Ibek: Rindu SBY, Menangkan Demokrat

Kamis, 14 Februari 2019 - 17:00:00 WIB

Ketua Hanura Siak Siap Ditunjuk Jadi Wabup

Rabu, 13 Februari 2019 - 15:45:21 WIB

Hadapi Debat Kedua, BPN: Prabowo tak Ada Persiapan Khusus

Rabu, 13 Februari 2019 - 08:42:31 WIB

KPU Pekanbaru Sosialisasi Pemilu di SMA Annur

Rabu, 06 Februari 2019 - 13:05:12 WIB

Rektor Tegaskan Posisi UIR di Pemilu 2019 Netral

Sabtu, 26 Januari 2019 - 11:45:05 WIB

Bertajuk Gus Iwan, Ma'ruf Ingin Wujudkan Santripreneur

Minggu, 20 Januari 2019 - 09:10:21 WIB

Prabowo Sapa Relawan di London

Minggu, 20 Januari 2019 - 08:15:45 WIB

Ini Sikap Ika Unri Terhadap Pilpres 2019

Selasa, 15 Januari 2019 - 14:50:02 WIB

Garda Pemuda NasDem Riau Siap Hadapi Pemilu Mendatang

Selasa, 15 Januari 2019 - 13:25:09 WIB

Saat Duo Madura Bertemu di Markaz Da'wah Muhammadiyah

Kamis, 10 Januari 2019 - 16:35:32 WIB

Cawapres Sandiaga Uno akan Berkunjung Ke Rokan Hulu

Rabu, 09 Januari 2019 - 09:45:00 WIB

Membandel, Bawaslu Pekanbaru Pasang Stiker Pada APK Caleg

Selasa, 08 Januari 2019 - 14:35:26 WIB

BRK dan Kemenag Bengkalis Kerja Sama Pelayanan

Sabtu, 05 Januari 2019 - 00:10:27 WIB

DPD RI Segera Bentuk Tatib Terkait Evaluasi Perda

Rabu, 05 Desember 2018 - 00:00:00 WIB

Garbi Lahir Dari Kegelisahan Anak Bangsa

Senin, 12 November 2018 - 00:00:00 WIB

Fahri Hamzah akan Deklarasikan Garbi di Riau

Kamis, 08 November 2018 - 00:00:00 WIB

Wakil Rektor 1 Unilak Ditetapkan Sebagai Timsel KPU Riau

Kamis, 01 November 2018 - 00:00:00 WIB

Ratusan Mahasiswa Demo Kritisi 4 Tahun Kinerja Jokowi

Senin, 29 Oktober 2018 - 00:00:00 WIB

Rektor Syfrinaldi Tegaskan UIR Netral di Pemilu 2019

Sabtu, 29 September 2018 - 00:00:00 WIB

FPR Dalam Bingkai Demokrasi, Misi Edukasi Politik Cerdas

Kamis, 27 September 2018 - 00:00:00 WIB

Marwan Johanis: Pencoretan Pokir Harus Lihat Skala Prioritas

Selasa, 25 September 2018 - 00:00:00 WIB

DPD RI Desak Pemerintah Buka Keran Moratorium Pemekaran Daerah

Senin, 24 September 2018 - 00:00:00 WIB

Cari Judul Berita

Riau Punya Update

Follow Twitter

Google+

Advertorial

Religi

Tata Cara dan Doa Wudu yang Benar sesuai Tuntunan Rasul 

Tata Cara dan Doa Wudu yang Benar sesuai Tuntunan Rasul 

Jumat, 06 November 2020 - 11:19:16 WIB
360 Jamaah Umroh Indonesia Berangkat ke Arah Saudi

360 Jamaah Umroh Indonesia Berangkat ke Arah Saudi

Senin, 02 November 2020 - 09:57:02 WIB
Alquran Sebagai Obat Penyakit Hati

Alquran Sebagai Obat Penyakit Hati

Sabtu, 31 Oktober 2020 - 06:18:30 WIB