Gubri Pimpin Rapat Revitalisasi TNTN Jadi Hutan Rakyat

RiauPunya.com -- Revitalisasi Taman Nasional Tesso Nelo (TNTN) di Riau yang pernah diwacanakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Men-LHK) Siti Nurbaya sepertinya bakal terwujud.

Pemerintah Provinsi Riau yang dipimpin Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mulai membahas bagaimana mewujudkan sebagian kawasan yang sudah disulap menjadi perkebunan dan perkampungan menjadi hutan rakyat yang dilakukan dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) yang ada di taman nasional tersebut.

"Agar ini bisa terlaksana tentu yang harus dilakukan penguatan kelembagaannya dulu. Sehingga ketika rencana dari pemerintah pusat terwujud terlebih harus ada dulu pembinaan masyarakatnya," kata Andi Rachman (sapaan akrab Gubri), Selasa 7 Februari 2017.

Dengan begitu, kawasan-kawasan yang akan ditempati untuk masyarakat kehutanan nantinya ada kelembagaan yang memberikan bimbingan. Hal ini pulalah yang harus dipersiapkan saat ini.

Nantinya melalui tim kelembagaan yang sedang disiapkan ini bisa mengakomodir untuk kepentingan masyarakat, guna melakukan pendampingan masyarakat. Sehingga masyarakat yang akan mengelola perkebunan atau lainnya setelah revitalisasi TNTN tercapai masyarakat bisa merasakan dampak positipnya.

"Misalnya mendorong melakukan kegiatan pertanian produktif, atau koperasi nanti akan didampingi pemerintah daerah. Untuk mewujudkannya, tentu dukungan semua pihak. Dan ini nanti akan jadi percontohan penyelesaian kawasan hutan konversi yang ada di Riau," ungkap Andi.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Men-LHK) Siti Nurbaya sudah siapkan tim kerja melakukan identifikasi lapangan untuk menuntaskan persoalan Taman Nasional Tesso Nelo (TNTN).

Tim yang sudah dibentuk pada tahun lalu di Hotel Pangeran, membahasnya bersama sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Diantaranya, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), World Wildlife Fund (WWF), Serikat Tani Indonesia (STI), Yayasan TNTN, termasuk Forum Transparasi Untuk Anggaran (Fitra).

"Tim kerja disiapkan sejak Maret dan sudah melakukan identifikasi lapangan semua persoalan yang ada di TNTN. Tekhnis kerja tim ini merevitalisasi kawasan ekosistem," kata Siti Nurbaya.

Fokus penyelesaiannya berbasis masyarakat. Kemen-LHK akan melibatkan pemerintah daerah bersama unsurnya untuk mendapatkan jalan tengah. Upaya ini disebut Siti Nurbaya dengan kolaborasi menyelesaikan persoalan TNTN yang selama ini selalu menjadi pekerjaan rumah (PR) oleh baik pusat mau pun daerah yang berkuasa. Saat mendengarkan hal-hal yang disampaikan para LSM, Siti Nurbaya akan mengaku akan menginputnya menjadi bahan pertimbangan dalam rangka penyelesaian TNTN tersebut.

juga beberapa bagaimana patroli di TNTN, pola berbasis masyarakat. Kemudian, disampaikan juga soal pelanggaran masyarakat yang seenaknya mengelola masyarakat. Kemudian cukong-cukong berduit yang menabrak hukum seenaknya," papar Siti Nurbaya.

Dengan begitu, masyarakat yang ada di TNTN yang selama ini dipolemikan dengan status kawasannya bisa memanfaatkan lahan garapannya dengan membentuk sebuah kelompok seperti koperasi hingga menjadi sistematis atau kata lain masyarakat berpenghasilan.

Lebih lanjut, Siti mengaku tidak memungkinkan mengeluarkan lagi masyarakat yang ada di TNTN, khususnya kawasan yang sudah disulap menjadi kegiatan ekonomi. Namun dia juga menyatakan kesulitan menuntaskan karena ulah cukong berduit dan oknum aparat yang membackingi kegiatan-kegiatan usaha dikawasan taman nasional tersebut. Siti sempat menyatakan akan berkoordinasi dengan panglima TNI dan Kapolri sepulangnya dari Pekanbaru nanti.

Sumber: Riauterkini.com