Delapan Fraksi DPRD Rohil Sampaikan Pandangan Umum atas RAPBD Perubahan 2026
ROKAN HILIR – Delapan fraksi DPRD Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di Aula Sidang Utama DPRD Rohil, Jumat 25 September 2026 malam.
Rapat paripurna tersebut dihadiri 23 dari 45 anggota DPRD Rohil. Dari unsur Pemerintah Kabupaten Rohil hadir Wakil Bupati Jhony Charles bersama sejumlah kepala dinas dan kepala badan di lingkungan Pemkab Rohil.
Wakil Ketua DPRD Rohil, Maston, membuka rapat paripurna yang mengagendakan penyampaian pandangan umum delapan fraksi terhadap RAPBD Perubahan 2026.
Dalam pandangan Fraksi Golkar yang disampaikan Cindy Rahmadani, perubahan APBD 2026 dinilai menjadi bagian penting dalam menyesuaikan kebijakan fiskal dan pembangunan dengan perkembangan pelaksanaan program sepanjang tahun berjalan.
Fraksi Golkar Cindy Rahmadani, mengatakan terkait perubahan APBD 2026 merupakan bagian penting dari proses penyelengaraan pemerintah dalam melakukan penyesuaian terhadap perkembangan kondisi fiskal dan Pembangunan dengan dinamika pelaksanaan program sepanjang tahun 2026
Menurutnya bahwa Fraksi Golkar senantiasa mendukung setiap program pemerintah daerah berorientasi kepada masyarakat memperkuat pelayan publik, mempercepat pemerataan pembangunan meningkatkan kesejahteraan Rohil namun juga tidak terlepas dari pungsi pengawasan DPRD
Cindy juga mengatakan Fraksi Golkar memandang bahwa APBD perubahan bukan dari sekedar kumpulan dari angka angka namun juga merupakan instrumen kebijakan publik harus mampu menjawab tantangan terhadap kebutuhan masyarakat perubahan baik itu kondisi fiskal perkembangan pelaksanaan dari kebutuhan masyarakat.
Fraksi Golkar mencatat dan merinci bahwa nota keuangan apbd perubahan terdapat bahwa pendapatan pada rancangan perubahan 2026 diperkirakan Rp 2, 300 triliun, sedangkan belanja 2.382 Triliun , pembiayaan dari Silva Rp 3.369 milyar .Pengeluaran pembiayaan peryataan modal Bank BPR Sebesar Rp 200 Juta
Terkait sektor pajak dan distribusi yang mengalami peningkatan dan penurunan, Cindy perlunya langkah konkret Pemda untuk mengoptimalkan potensi pad ." Peningkatan harus dari penyederhanaan perbaikan sistem digitalisasi , pelayanan dan optimisasi potensi ekonomi daerah bukan menambah beban dari masyarakat ," ujarnya
Partai Golkar juga menekankan bahwa belanja daerah harus berorientasi dari hasil manfaat tersebut harus di arahkan pada kebutuhan pokok masyarakat,
Kebutuhan masyarakat tersebut seperti insfratruktur pendidikan Kesehatan pelayanan dasar , Pertanian, Sektor perikanan perkebunan , Sektor UMKM pemberdayaan pengentasan kemiskinan, Pemerataan pembangunan serta peningkatan sektor ekonomi masyarakat
Fraksi Golkar menyingung ada menerima informasi dari pemberitaan terdapat TPP GURU PPPK Periode Bulan November- Desember 2025 belum di bayarkan
" Besar angka yang belum dibayar kepada guru PPPK Rp 1,4 milyar dengan jumlah 138 Guru PPPK Namun sisi lain peryataan Pemda pada Januari 2026 , bahwa Gaji TPP ASN 2025 telah di bayar tuntas sebelum 2026," terang
Sementara fraksi PDIP menanggapi APBD perubahan Tahun 2026, Devi Pranita, menyampaikan bahwa APBD perubahan bukan sekedar perubahan angka dalam struktur pembiayaan namun perubahan tersebut harus menjadi instrumen penting melakukan penyesuaian kebijakan anggaran
"Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan tertib efesien ekonomis serta kepatuhan ," katanya. (rus)
