Menuju Kemandirian Fiskal, Bupati Anton Kawal Strategi Pembiayaan Alternatif dan Revisi UU Pemda di HUT APKASI ke-26
DELI SERDANG – Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) terus memperkuat komitmennya dalam mendorong percepatan pembangunan daerah melalui inovasi pembiayaan dan penguatan regulasi. Komitmen tersebut ditunjukkan langsung oleh Bupati Rokan Hulu, Anton, ST, MM, saat menghadiri rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Hall Institut Kesehatan Medistra, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis 2 Juli 2026.
Forum nasional yang mempertemukan para kepala daerah dari seluruh Indonesia itu menjadi wadah strategis untuk membahas dua isu penting, yakni strategi pembiayaan alternatif bagi pembangunan daerah serta uji publik masukan APKASI terhadap Rancangan Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pada sesi pertama, pembahasan difokuskan pada upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah keterbatasan anggaran. Sejumlah isu yang menjadi perhatian antara lain pengembangan model pembiayaan alternatif untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, penerapan *collaborative governance* atau tata kelola kolaboratif, optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta peran sektor perbankan dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penguatan ekonomi lokal.
Menanggapi pembahasan tersebut, Bupati Anton menegaskan bahwa ketergantungan daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu diimbangi dengan sumber pembiayaan yang lebih inovatif.
"Tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, sementara ruang fiskal daerah memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, strategi pembiayaan alternatif, baik melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), optimalisasi investasi daerah, maupun pemanfaatan instrumen keuangan lainnya, menjadi kunci agar proyek-proyek infrastruktur strategis di Rokan Hulu tetap berjalan demi kesejahteraan masyarakat," ujar Anton di sela kegiatan.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu siap menyesuaikan regulasi daerah agar lebih adaptif terhadap perkembangan, ramah investasi, serta tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dalam penerapan skema pembiayaan modern.
Selain membahas penguatan fiskal, Bupati Anton juga mengikuti sesi uji publik revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam forum tersebut, APKASI menyampaikan berbagai rekomendasi agar pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten menjadi lebih proporsional.
Menurut Anton, penataan kewenangan tersebut sangat penting agar pemerintah kabupaten memiliki ruang gerak yang lebih luas dan kepastian hukum dalam mengelola potensi daerah secara mandiri.
"Revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 harus benar-benar mencerminkan semangat otonomi daerah yang substantif. Pemerintah kabupaten adalah pihak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, pembagian kewenangan, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam, pelayanan publik, dan retribusi daerah, perlu diperjelas agar tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.
Melalui forum APKASI ini, Bupati Anton berharap seluruh masukan yang telah disampaikan pemerintah kabupaten dapat diakomodasi dalam proses pembahasan revisi undang-undang tersebut. Dengan begitu, regulasi yang dihasilkan diharapkan mampu memperkuat otonomi daerah sekaligus mempercepat pembangunan di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Rokan Hulu.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Anton turut didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Rokan Hulu Drs. H. Yusmar, M.Si., Plt. Kepala DPMPTSP Munandar, SE, MM, Plt. Kepala Dinas Perhubungan Minarli Ismail, SP, Kepala Bagian Administrasi Wilayah M. Franovandi, S.STP, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Adi Irawan, S.STP, serta Kepala Bidang IKP Diskominfo Rokan Hulu Dr. Rudy Fadrial. (kominfo)
