Pemkab Bengkalis Sampaikan Tanggapan Pandangan Fraksi DPRD soal Pertanggungjawaban APBD 2024
BENGKALIS (Riaupunya.com) -- Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Agenda ini berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Bengkalis pada Senin, 16 Juni 2025.
Wakil Bupati Bengkalis, Bagus Santoso, hadir mewakili Bupati Bengkalis Kasmarni dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Arsya Fadhillah. Rapat turut dihadiri oleh 31 anggota DPRD, Sekretaris Daerah (Sekda), serta para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Bengkalis.
Dalam sambutannya, Bagus Santoso mengapresiasi seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan umum mereka terhadap Ranperda tersebut. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif sebagai bagian dari proses demokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Pandangan umum fraksi-fraksi ini merupakan bagian penting dari proses demokrasi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Sejumlah fraksi DPRD menyoroti berbagai aspek, seperti efisiensi pelaksanaan program, capaian realisasi fisik dan keuangan, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tak hanya itu, fraksi-fraksi juga menekankan perlunya penguatan sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Menanggapi hal tersebut, Bagus menegaskan bahwa seluruh masukan dan saran dari DPRD akan menjadi perhatian serius dalam penyempurnaan Ranperda sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Pemerintah Kabupaten Bengkalis siap memberikan klarifikasi serta data tambahan yang diperlukan, agar pembahasan Ranperda ini dapat berjalan lancar dan tepat waktu,” tambahnya.
Rapat ini merupakan bagian dari tahapan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan agenda tanggapan resmi Pemerintah Daerah terhadap pandangan fraksi dan pembahasan oleh panitia khusus DPRD.
Pemerintah dan DPRD Kabupaten Bengkalis diharapkan dapat membangun kesepahaman bersama demi terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.(inf)
