Ketua DPRD Pekanbaru Sabarudi Pimpin Paripurna Laporan Reses
PEKANBARU -- Pasca melaksanakan kegiatan reses pada pertengahan Januari lalu, DPRD Pekanbaru menggelar rapat paripurna Laporan Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Pekanbaru taun 2024, Senin 26 Februari 2024.
Banyak hal yang menjadi topik bahasan dalam rapat tersebut, seperti persoalan banjir, sampah dan pembangunan infrastruktur, masalah pendidikan serta kesehatan dan pengurusan administrasi kependudukan masih menjadi aspirasi yang paling banyak dikeluhkan warga.
Sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya, pelaksanaan reses anggota DPRD Pekanbaru sengaja dilakukan pada awal tahun anggaran. Hal tersebut dipicu, karena adanya pelaksanaan Pemilu pada tanggal 14 Februari lalu serta menyambut bulan suci ramadhan 1445 Hijriah.
Rapat paripurna ini, dipimpinan langsung oleh Ketua DPRD Pekanbaru - Muhammad Sabarudi. Laporan pelaksanaan reses anggota DPRD Pekanbaru tersebut, kemudian diserahkan kepada Sekdako Pekanbaru - Indrap Pomi Nasution agar nantinya bisa ditindaklanjuti oleh Pemko Pekanbaru.
Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Sabarudi mengatakan, meski pelaksanaan kegiatan reses sempat dimajukan namun tetap berjalan aman dan lancar. Dimana, persoalan banjir, sampah dan pembangunan infrastruktur masih menjadi keluhan utama warga Pekanbaru.
"Pelaksanaan reses kita sih sebetulnya dilaksanakan sesuai jadwal, mau itu di bulan Januari atau di bulan Maret itu kan sesuai dengan kesepakatan Badan Musyawarah. InsyaAllah, reses kita berjalan aman dan lancar. Seperti biasa, aspirasi yang paling banyak dikeluhkan warga terkait persoalan banjir, sampah dan infrastruktur. Bahkan keluhan mengenai masalah pendidikan, kesehatan dan pengurusan administrasi masih tetap disampaikan warga," Ungkap Sabarudi, Senin 26 Februari 2024.
Sabarudi menambahkan, meski jumlah APBD Pekanbaru tahun 2024 naik dari Rp 2,6 triliun menjadi Rp 2,8 triliun namun alokasi anggaran untuk biaya penanganan banjir, sampah dan infrastruktur tetap belum bisa maksimal. Terlebih lagi, pada tahun ini Pemko Pekanbaru harus menyiapkan alokasi biaya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang jumlahnya mencapai Rp 76 miliar.
"Kita terus berupaya agar persoalan banjir, infrastruktur dan sampah bisa teratasi, namun lagi-lagi kondisi APBD Pekanbaru masih belum memungkinkan. Pasca pandemi Covid-19 tahun 2021 lalu, membuat APBD kita terus mengalami defisit. Bahkan hutang tunda bayar setiap tahun selalu ada, jadi kita harus bersabar dulu sampai kondisi APBD kita kembali stabil. Tahun ini kan ada pesta demokrasi Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pekanbaru, nah anggaran kita juga ada yang dialihkan kesana kalau gak salah jumlahnya sekitar Rp 76 miliar," Sebut Sabarudi.
Berbagai upaya telah dilakukan Pemko dan DPRD Pekanbaru agar persoalan banjir, sampah dan infrastruktur bisa diselesaikan. Salah satunya dengan meminta bantuan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui sharing dana APBD Riau dan APBN tahun 2024. (Galeri)
