Jumat, 09 April 2021 - 17:35:59 WIB

Sekda Jabar : PP Nomor 43 Tahun 2021 Dapat Atasi Masalah Tata Ruang

Riaupunya.com - Masalah ketidaksesuaian batas daerah menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja bisa diselesaikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah.

“Ini salah satu yang kami tunggu-tunggu. PP 43 Tahun 2021 ini menurut kami urgensinya sangat tinggi, karena pada kenyataannya banyak yang harus kita sinkronkan,” kata Setiawan, dalam Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2021 di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jumat 9 April 2021.

Menurut Setiawan, berdasarkan data Global Urbanization, sebanyak 65 persen populasi dunia akan tinggal di perkotaan pada 2045, dan situasi ini juga berpotensi terjadi di Jawa Barat

“Jawa Barat saat ini sudah mencapai di atas 70%, artinya potensi konflik yang ada saat ini cukup tinggi. Tentu saja dengan PP ini mudah-mudahan bisa kita selesaikan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota, karena akan terus jadi masalah jika tidak ada instrumen penyelesaian,” katanya.

Setiawan mengatakan, Jawa Barat mengalami perubahan tutup lahan yang sangat drastis selama kurun waktu tahun 2000 hingga 2018, dimana berkurangnya hutan lahan kering primer seluas 300 hektare per tahun, hutan lahan kering sekunder seluas 1.224 hektare per tahun, perkebunan seluas 943 hektare per tahun, dan area persawahan berkurang seluas 1.912 hektare per tahun.

“Permasalahan RTRW Jabar juga terjadi dengan bertambahnya pertanian lahan kering campur seluas 7.444 hektare per tahun, pertanian lahan kering seluas 1.901 hektare per tahun, serta pemukiman/bangunan seluas 7.822 hektare per tahun,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Setiawan berharap PP Nomor 43 Tahun 2021 akan dapat menyelesaikan masalah ketidaksesuaian batas daerah, ketidaksesuaian RTRW Provinsi beserta turunannya, ketidaksesuaian garis pantai, ketidaksesuaian rencana tata ruang laut, serta kelembagaan dan tata ruangannya.

“Kami akan rapat karena inilah permasalahan kami di daerah yang dihadapi saat ini,” ujarnya. (Humas)

Berita terkini

Kekurangan Bidan, Pertolongan Ibu Hamil tak Maksimal

Rabu, 14 Maret 2018 - 00:00:00 WIB

Waw.. Google Suntik Dana untuk Go-Jek USD 1,2 Miliar

Senin, 29 Januari 2018 - 00:00:00 WIB

Dailami Firdaus: Kembalikan Kedaulatan Ekonomi Ummat

Senin, 29 Januari 2018 - 00:00:00 WIB

Gubri Serahkan 25.409 Paket Beras Sejahtera di Rohil

Kamis, 25 Januari 2018 - 00:00:00 WIB

RSUD Ahmad Thabib Kepri Gandeng Bank Riau Kepri

Rabu, 24 Januari 2018 - 00:00:00 WIB

Kementerian LHK Masih Lakukan Evaluasi Terhadap RTRW Riau

Selasa, 09 Januari 2018 - 00:00:00 WIB

Status Tanggap Darurat Banjir Rohul Akan Diperpanjang

Selasa, 09 Januari 2018 - 00:00:00 WIB

Harga Sawit Naik Tipis Pekan ini

Selasa, 09 Januari 2018 - 00:00:00 WIB

Ritos Semakin tak Jelas

Rabu, 03 Januari 2018 - 00:00:00 WIB

Cari Judul Berita

Riau Punya Update

Follow Twitter

Google+