Menkes Budi Sebut Jokowi Ingin Terapkan PPKM Lebih Mikro
Menkes RI Budi Gunadi Sadikin
RIAUPUNYA--- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali diubah menjadi lebih mikro atau dipersempit cakupannya agar efektif menekan penyebaran virus corona (Covid-19).
"Pak presiden sudah paham sekali bahwa setiap kali ada libur itu naik tinggi. Nah, sekarang responnya gimana? Beliau berkeinginan menyampaikan ke saya agar (PPKM) bisa lebih mikro sifatnya. Jadi lebih detail, lebih rinci, dilihat penyebabnya di mana, itu yang dikunci," kata Budi di Kompleks DPR, Senin (1/2/2021).
Budi menjelaskan konsep mikro yang dimaksud Jokowi adalah pembatasan mobilitas di daerah episentrum alias pusat penyebaran virus corona. Menurutnya, PPKM mikro tidak akan melakukan pembatasan mobilitas di seluruh wilayah atau satu kota, melainkan titik-titik daerah di dalamnya.
Namun, kata Budi, apabila ada daerah yang berada di dekat titik episentrum daerah atau titik penyebaran, daerah tetangga itu bisa juga dilakukan pembatasan mobilitas yang serupa.
"[PPKM Mikro] bukan misalnya satu provinsi, atau satu kota, nanti itu kan ada beberapa daerah yang sebenarnya bukan klaster atau hotspot, terpaksa kita kunci juga. Karena mungkin penyebabnya di dua atau tiga klaster," ujarnya.
Mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu mengatakan Kemenkes tahun ini juga akan mengajukan tambahan anggaran untuk memperkuat upaya surveillance dengan cara menambah kapasitas testing, tracing, dan treatment (3T).
"Karena untuk bisa melakukan yang diarahkan bapak presiden, kita membutuhkan testing yang lebih rapat, dan tracing yang lebih teliti dan lebih cepat," katanya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan strategi menekan kasus Covid-19 di tanah air dengan PPKM tidak berjalan optimal dan efektif.
"Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11-25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif," kata Jokowi.
Jokowi menilai letak ketidakefektifan PPKM tergambar dari mobilitas warga yang masih tinggi di beberapa provinsi. Hal itu terbukti dengan peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi di beberapa provinsi di Pulau Jawa dalam masa pemberlakuan PPKM.
Kebijakan PPKM di beberapa wilayah Jawa-Bali telah berlaku sejak 11-25 Januari lalu. Kemudian kebijakan tersebut diperpanjang hingga 8 Februari mendatang. Sejauh ini, total kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 1.089.308 orang.
