Sejak Tahun 2010 hingga 2022
Tangani Abrasi, Pemkab Bengkalis Sudah Gelontorkan 326 Milyar Rupiah Lebih
BENGKALIS, Riaupunya.com -- Pemerintah Kabupaten Bengkalis memandang serius bahaya abrasi yang mengikis wilayah pesisir Kabupaten Bengkalis, baik yang terjadi di pulau Bengkalis (Kecamatan Bengkalis-Bantan) pulau Rupat maupun daratan Sumatera tepatnya sejumlah desa di Kecamatan Bukit Batu dan Bandar Laksamana.
Tak tanggung-tanggung, sejak tahun 2010 sampai 2022, Pemkab Bengkalis telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 226 miliar lebih untuk mengatasi abrasi, seperti membangun break water di spot-spot tertentu yang laju abrasinya bisa mencapai 7 – 10 meter setahun. Selain mengalokasikan dengan biaya yang bersumber dari APBD Bengkalis, Pemkab Bengkalis juga getol melobi pemerintah pusat untuk ikut berperan menangani abrasi di Bengkalis.
“Total pantai kita yang mengalami abrasi sikitar 222 KM, dari total tersebut terdapat 121 abarasinya sangat kritis. Dari 121 KM itu yang sudah kita tangani sekitar 39 KM, artinya masih ada sekitar 82 KM kondisinya sangat memperihatinkan. Dan Pemkab Bengkalis sejak tahun 2010 hingga 2022 telah mengaloasikan 328 miliar lebih untuk mengatasi abrasi terutama di titik-titik yang sangat parah,” sebut Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis, Rinto MSi.
Kondisi tersebut disampaikan Rinto mewakili Bupati Bengkalis, pada acara Jendela Pagi salah satu program televisi nasional TVRI secara live, Senin 13 Maret 2023 di Lapangan Pasir Andam Dewi Bengkalis. Diakui, Pemkab Bengkalis terus berkoordinasi dan mendapatkan dukungan penuh dari Pemprov Riau dan pemerintah pusat melalui Kementrian PUPR untuk menangani persoalan abrasi di Bengkalis.
“Masih ada 82 KM yang menurut kami sangat mendesak untuk kita selesaikan. Sama kita ketahui Pulau Bengkalis ini berada di gerbang perbatasan, persis atau berhadapan langsung dengan Selat Melaka, maka sangat diharapkan kehadiran negara di sini. Terus terang kami yang berada di beranda ini merasa atensi pemerintah pusat selama ini masih sangat kurang,” ungkap Rinto lagi.
Ditambahkan Rinto, sejak tahun 2019, koordinasi yang dilakukan Pemkab Bengkalis dengan pemerintah pusat melalui teman-teman di kementrian terutama Kementran Marves, terus dilakukan dengan rutin menggelar rapat bersama Menteri Luhut Binsar Panjaitan dan Gubri, H Syamsuar,” Kami mendiskusikan tentang langkah-langkah kongkrit penanganan dan penyelesaian abrasi ini,” papar Rinto lagi.
Dalam sesi wawancara tersebut, Rinto juga menyampaikan, bahwa untuk penanganan abrasi, keterlibatan masyarakat juga sangat besar andilnya. Ada kelompok atau elemen masyarakat yang selama ini sangat intens ikut berperan menangani abrasi. Artinya Pemkab Bengkalis membuka ruang seluas-luasnya kepada NGO, CSO dan kelompok lainnya untuk bersama-sama berperan mengatasi ini,” Terutama dalam kontek pemberdayaan masyarakat,” ungkap Rinto. (nah)
