Alokasi Dana untuk Dunia Pendidikan Tak Maksimal
Riaupunya.com -- Pemerintah sepakat 20% dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) harus dialokasikan untuk dunia pendidikan. Peraturan ini sudah dijalankan namun masih kurang maksimal pelaksanaanya terutama di daerah.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo mengatakan, peraturan yang ada di UU merupakan sesuatu yang harus dipatuhi dan disupport pelaksanaanya. Serta bagi daerah yang tidak menjalankan maka akan UU ini akan mendapatkan sanksi.
"Itu sudah mandat, jadi harus disupport, 20% ini ditransfer melalui disentralisasi fiskal, yang sebagian besar melalui Pemda karena fungsi pendidikan terutama basic education termasuk program 12 tahun masuk sebagai fungsi daerah. Tinggal bagaimana kami sinergikan. Sinergi menjadi sangat penting," ungkapnya saat menghadiri acara Konferensi Pendidikan Internasional di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa 21 Maret 2017.
Menurutnya, peraturan diterapkan untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di daerah-daerah. Kemajuan pendidikan juga harus didukung dengan fasilitas infrastruktur dan SDM nya. Karena dengan fasilitas yang nyaman dan kemampuan tenaga pengajar yang memumpuni maka anak yang dihasilak oleh suatu sekolah akan berkualitas.
"Bangun infrastruktur dari supply side juga penting, sekolah, lab, perpus. Ini harus kami pertahankan untuk memberi hak semua rakyat untuk dapat edukasi 12 tahun. Siswa juga dapat bantuan tapi syarat masuk (kehadiran di sekolah) 80% minimal," tukasnya.
Sumber: Okezone.com
