Selasa, 31 Januari 2017 - 00:00:00 WIB

Rakernas APPSI, Soal Kelebihan Guru Jadi Sorotan

RiauPunya.com -- Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Senin 30 Januari 2017, menyoroti banyak hal. Antara lain persoalan guru SMA dan SMK yang kini berpindah status jadi pegawai provinsi.

Sesuai UU No 23/2014 tentang Pemda, kewenangan pengelolaan SMA dan SMK beralih dari Kabupaten ke Provinsi. Tentu saja, penggajian semua guru SMA dan SMK itu kini juga menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi. Sayangnya, Dana Alokasi Umum (DAU) yang selama ini menjadi sumber penggajian para tenaga pendidik itu tidak dialihkan dari kabupaten ke provinsi. Akibatnya, banyak provinsi yang keberatan karena beban keuangan menjadi bertambah.

Persoalan ini dikeluhkan banyak kepala daerah. Di Provinsi Riau misalnya, bahkan akibat pemindahan status guru dari kabupaten ke provinsi ini, Riau menjadi surplus alias kelebihan guru sebanyak 2.563 orang.

Itu sebabnya, Gubernur Riau (Gubri) H Arsyadjuliandi Rachman mewacanakan pemindahan kelebihan guru ke daerah lain yang mengalami kekurangan guru. "Saya juga sudah membicarakan masalah ini dengan Menpan & RB," ucap Gubri.

Sementara dalam pertemuan antara para gubernur dengan Presiden Jokowi, di Hotel Lor In, Solo, Gubri Arsyadjuliandi selaku Koordinator Wilayah Sumatera menyampaikan perlunya menggesa pembangunan trans sumatera baik tol maupun kereta api untuk percepatan konektivitas wilayah Sumatera.

Gubri juga menyinggung soal minimnya pasokan listrik untuk sebagian besar wilayah Sumatera. Riau, Sumatera Utara dan Jambi termasuk provinsi yang masih defisit pasokan listrik.

Gubri juga menyebut soal bea keluar CPO dari Riau yang setiap tahun bisa mencapai Rp. 13 triliun. Sayangnya, tidak satu sen pun masuk ke kas Provinsi Riau. Sebagai provinsi dengan perkebunan sawit terluas di Indonesia, seharusnya Riau bisa mendapatkan dana bagi hasil (DBH) dari CPO.

Aspirasi ini tentu tidak berlebihan, karena segala ekses negatif dari keberadaan sawit di Riau tentu menjadi tanggungan daerah penghasil. Sangat wajar kalau Riau mendapat DBH dari CPO ini.

Selain rakernas, Presiden Jokowi juga mengukuhkan para pengurus APPSI periode 2015-2019. Gubri dipercaya menjadi Koordinator Wilayah Sumatera. (rls/humas)

Berita terkini

Sekda dan Ombudsman Bahas Nasib 93 Honorer K2

Senin, 30 Januari 2017 - 00:00:00 WIB

APBD 2017 Pekanbaru Sudah Digunakan

Senin, 30 Januari 2017 - 00:00:00 WIB

UMK Inhil Terbesar Kelima di Riau

Senin, 30 Januari 2017 - 00:00:00 WIB

Presiden Jokowi Luncurkan Fasilitas Kemudahan Impor Bagi IKM

Senin, 30 Januari 2017 - 00:00:00 WIB

60 Persen SKPD Sudah Bentuk Perangkat Pelaksana Kegiatan

Minggu, 29 Januari 2017 - 00:00:00 WIB

Syariah BRK Berbenah Menuju Spin Off

Minggu, 29 Januari 2017 - 00:00:00 WIB

Pemprov Riau Sisihkan Silpa APBD untuk BUMD

Minggu, 29 Januari 2017 - 00:00:00 WIB

Bupati Wardan Kembali Perjuangkan Jalan Provinsi ke Gubernur

Jumat, 27 Januari 2017 - 00:00:00 WIB

Pemprov Riau Ajukan Perubahan Nama Pansel Assesment

Jumat, 27 Januari 2017 - 00:00:00 WIB

Baru Dua Kota di Riau yang Laksanakan Metrologi Legal

Jumat, 27 Januari 2017 - 00:00:00 WIB

Dilantik Jadi Pj, Edwar Sanger Ingatkan ASN Soal Pungli

Kamis, 26 Januari 2017 - 00:00:00 WIB

Disnakertrans Dumai Lakukan Verifikasi SP/SB

Rabu, 25 Januari 2017 - 00:00:00 WIB
Hadiri Pengarahan Presiden,

Gubri Bertekat Riau Harus Bebas Asap

Minggu, 22 Januari 2017 - 00:00:00 WIB

Cari Judul Berita

Riau Punya Update

Follow Twitter

Google+