Arif Eka Saputra dan Dekan FIKOM UMRI Tanamkan Nilai Empat Pilar kepada Generasi Z di Ruang Digital
Arif Eka Saputra dan Dekan FIKOM UMRI Tanamkan Nilai Empat Pilar kepada Generasi Z di Ruang Digital
PEKANBARU – Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) menjadi tempat pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang menghadirkan Anggota DPD RI sekaligus Anggota MPR RI, Arif Eka Saputra, S.Pi., dan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi UMRI, Jayus, S.Sos., M.I.Kom., sebagai narasumber.
Kegiatan yang diselenggarakan Senin, 4 Mei 2026, di Ruang GR 503–504, Kampus Utama UMRI tersebut diikuti oleh mahasiswa sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman generasi muda mengenai nilai-nilai kebangsaan.
Empat Pilar MPR RI yang disosialisasikan meliputi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.
Dalam pemaparannya, Arif Eka Saputra menegaskan bahwa pemahaman terhadap Empat Pilar harus terus ditanamkan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebangsaan tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman.
“Generasi muda merupakan kekuatan penting dalam menentukan masa depan bangsa. Karena itu, Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tidak cukup hanya diketahui atau dihafalkan, tetapi harus dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Arif Eka.
Menurutnya, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai kelompok intelektual yang diharapkan mampu menjaga persatuan, menghargai keberagaman, serta berpartisipasi secara kritis dan konstruktif dalam kehidupan demokrasi.
“Perkembangan teknologi memberikan ruang yang sangat luas bagi generasi muda untuk menyampaikan gagasan. Namun, kebebasan tersebut perlu disertai tanggung jawab, etika, dan kesadaran untuk menjaga kepentingan bangsa,” tambahnya.
Sementara itu, Jayus menyampaikan materi bertajuk “Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara untuk Gen Z di Ruang Digital”. Materi tersebut menghubungkan nilai-nilai kebangsaan dengan berbagai tantangan komunikasi digital yang dihadapi generasi muda, seperti hoaks, ujaran kebencian, polarisasi, doxing, cancel culture, pelanggaran privasi, serta penyalahgunaan kecerdasan artifisial.
Jayus menjelaskan bahwa ruang digital saat ini bukan lagi sekadar saluran komunikasi, tetapi telah menjadi ruang sosial tempat masyarakat membentuk pandangan, identitas, sikap politik, dan relasi kebangsaan. Oleh karena itu, pengamalan Empat Pilar juga harus diwujudkan melalui perilaku yang bertanggung jawab di media digital.
“Menjadi warga digital yang cerdas bukan hanya soal mampu menggunakan teknologi atau menghasilkan konten yang viral. Hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana aktivitas digital kita tetap berpijak pada nilai, etika, empati, dan tanggung jawab kebangsaan,” kata Jayus.
Ia menjelaskan bahwa Pancasila dapat dijadikan kompas etika dalam berinteraksi di ruang digital. Nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan melalui kebiasaan menjaga kesantunan, menghormati sesama, menolak ujaran kebencian, tidak menyebarkan hoaks, serta mengedepankan dialog ketika terjadi perbedaan pandangan.
UUD NRI Tahun 1945, lanjut Jayus, memberikan jaminan terhadap kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan dengan menghormati hak orang lain, menjaga privasi dan keamanan data pribadi, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
“Konstitusi menjamin hak kita untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Namun, hak selalu berjalan beriringan dengan kewajiban. Kebebasan berekspresi bukanlah kebebasan untuk menyebarkan kebencian, merendahkan orang lain, atau membagikan informasi yang belum terverifikasi,” jelasnya.
Nilai Bhinneka Tunggal Ika juga dinilai semakin penting di tengah kecenderungan terbentuknya ruang gema atau echo chamber di media sosial. Algoritma digital kerap mempertemukan pengguna dengan informasi dan pandangan yang seragam sehingga dapat memperkuat prasangka serta polarisasi.
Karena itu, generasi muda perlu membangun toleransi digital, membuka ruang dialog, menghargai keragaman identitas, serta menolak rasisme dan diskriminasi. Sementara itu, kecakapan digital dipandang sebagai salah satu bentuk bela negara pada masa sekarang karena dapat membantu masyarakat melawan disinformasi dan menjaga persatuan NKRI.
“Bela negara di era digital dapat dimulai dari tindakan sederhana, seperti memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, menjaga data pribadi, tidak mudah terprovokasi, dan menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan yang mendidik serta mempersatukan,” tutur Jayus.
Kegiatan tersebut juga membahas peluang dan ancaman kecerdasan artifisial terhadap demokrasi. Teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk pendidikan politik, penyediaan informasi publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Namun, teknologi yang sama juga berpotensi digunakan untuk membuat deepfake, memanipulasi opini publik, dan memperbesar polarisasi apabila tidak disertai literasi yang memadai.
Jayus mengajak mahasiswa untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga menjadi agen perubahan yang memproduksi dan menyebarluaskan konten positif. Mahasiswa didorong menerjemahkan nilai-nilai Empat Pilar ke dalam bahasa komunikasi yang kreatif dan dekat dengan karakter generasi muda.
“Kita ingin nilai kebangsaan hadir dalam bentuk yang relevan dengan kehidupan Gen Z. Nilai-nilai tersebut dapat disampaikan melalui video pendek, poster digital, kampanye media sosial, maupun berbagai karya kreatif lainnya. Dengan demikian, media digital tidak hanya menjadi ruang hiburan, tetapi juga ruang pendidikan dan penguatan persatuan,” ungkapnya.
Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di UMRI diharapkan dapat memperkuat wawasan kebangsaan mahasiswa sekaligus meningkatkan kesadaran mereka mengenai pentingnya literasi dan etika digital. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjadi warga negara sekaligus warga digital yang cerdas, kritis, bertanggung jawab, dan konsisten menjaga persatuan Indonesia.**
