Pj Sekda Rohul Pimpin Upacara Hari Otonomi Daerah ke-XXX Tingkat Kabupaten
ROKAN HULU-- Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menggelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-XXX tahun 2026 di Halaman Kantor Bupati Rokan Hulu, Senin 27 April 2026. Upacara tahun ini mengusung tema besar, "Dengan Otonomi Daerah, Kita Wujudkan Asta Cita".
Upacara berlangsung khidmat dan dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Rokan Hulu, Hj. Sumiartini, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Tampak hadir pula para Asisten, Staf Ahli Setda Rohul, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh Camat se-Kabupaten Rohul.
Turut memberikan dukungan dalam peringatan ini, pimpinan organisasi wanita Kabupaten Rokan Hulu, antara lain Ketua TP-PKK Rohul, dr. Yeni Dwi Putri, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP), Hj. Yurniziarti, serta ketua dan pengurus organisasi wanita lainnya di lingkungan Kabupaten Rokan Hulu.
Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Rokan Hulu, Drs. H. Yusmar, M.Si. Dalam amanatnya, beliau menekankan bahwa peringatan ke-30 ini merupakan momentum penting untuk memperkuat kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang sejalan dengan delapan poin prioritas pembangunan nasional (Asta Cita).
"Otonomi daerah memberikan ruang bagi kita untuk berinovasi dan mempercepat pembangunan di daerah. Melalui semangat Asta Cita, kita berkomitmen meningkatkan pelayanan publik dan daya saing Rokan Hulu," ujar Yusmar, saat membacakan amanat.
Yusmar mengatakan Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 mengusung tema "Dengan Otonomi Daerah, Kita Wujudkan Asta Cita".Tema ini melambangkan kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal secara bersama-sama untuk mewujudkan harapan bangsa Indonesia.
"Otonomi daerah diharapkan menjadi motor penggerak bagi terwujudnya pemerintahan daerah yang lebih baik" ujarnya.
Yusmar menambahkan bahwa pemerintah daerah diharapkan untuk menyelaraskan langkah-langkah dalam pelaksanaan program prioritas nasional yang terbagi menjadi delapan kluster, yaitu ketahanan pangan, kemandirian dalam energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan serta ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta pengurangan kemiskinan.
Di samping itu, Yusmar juga menyatakan bahwa terdapat beberapa program spesifik yang menjadi perhatian, di antaranya adalah pengelolaan sampah untuk dijadikan energi listrik (PSEL), rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana (terutama di Sumatera), pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDKM), dan reformasi birokrasi yang berbasis pada hasil (outcome) dengan dukungan sistem digital yang terintegrasi.
Untuk merealisasikan hal tersebut, Yusmar menekankan adanya tantangan dan target bagi pemerintah daerah, seperti menciptakan birokrasi yang cepat, fleksibel, efisien, dan responsif. Saat ini telah ada 305 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang beroperasi di berbagai wilayah.
Ada 469 dari 546 daerah yang masih memiliki kapasitas fiskal yang rendah, sehingga ketergantungan pada dana transfer dari pusat masih tinggi.
Tantangan signifikan juga mencakup 16,2 juta ton limbah per tahun yang belum dikelola secara menyeluruh antar daerah, serta angka rasio Gini Indonesia yang berada di 0,375 poin, yang memerlukan penanganan yang lebih menyeluruh. Selain itu, harus dijaga inflasi yang saat ini mencapai 3,48% per bulan Maret 2026 dan pertumbuhan ekonomi yang tercatat pada angka 5,39% di triwulan IV 2025.
Oleh sebab itu, Yusmar menjelaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan faktor kunci bagi keberhasilan pembangunan nasional.
"Daerah diharapkan tidak hanya menjalankan kebijakan tetapi juga menjadi mitra aktif dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan potensi lokal untuk pembangunan yang adil dan merata," ujarnya sebagai penutup. (Adv/Kominfo)
