Komisi Infokom MUI Riau Gelar Rapat Perdana
Suasana rapat perdana Komisi Infokom MUI Riau
PEKANBARU -- Setelah menerima Surat Keputusan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau, Komisi Informasi dan Komunikasi MUI Riau untuk periode 2025 hingga 2030 mengadakan pertemuan pertama guna mengonsolidasikan dan mengenalkan para pengurus melalui sebuah sesi online pada hari Senin, tanggal 20 April 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam menyusun program kerja yang lebih terencana dan responsif di era digital.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi, Prof. Fitra Lestari, dan dihadiri oleh seluruh pengurus. Sejak awal, sesi diskusi berlangsung dengan sangat aktif dan melibatkan berbagai masukan strategis, terutama dalam hal penguatan fungsi informasi dan komunikasi untuk mendukung dakwah yang lebih terarah.
Dr. Nurdin Abdul Halim MA, Sekretaris Koordinator Bidang Komisi Informasi dan Komunikasi, menekankan betapa pentingnya melanjutkan program yang sudah terbukti efektif. Ia menekankan bahwa dakwah ke depan harus berlandaskan data agar lebih dapat diukur.
“Program yang telah berjalan dan masih relevan, seperti peta dakwah, harus tetap dijalankan. Infokom harus berfungsi sebagai sumber data. Dakwah tidak boleh dilakukan secara sporadis, melainkan harus direncanakan dan terukur,” jelasnya.
Di sisi lain, Prof. Fitra Lestari menjelaskan bahwa pihaknya telah mengembangkan peta dakwah dalam format aplikasi digital. Inovasi ini diharapkan dapat membantu para dai memahami situasi sosial masyarakat dengan lebih tepat.
“Peta dakwah ini tidak hanya menunjukkan profil pendakwah, tetapi juga dapat mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat dalam wilayah dakwah tersebut. Ini menjadi acuan penting untuk dai agar materi yang disampaikan dapat mengenai sasaran dengan baik,” terangnya.
Dalam pertemuan itu, para pengurus juga membahas pentingnya penguatan data dari MUI kabupaten dan kota sebagai dasar dalam merumuskan program kerja. Data tersebut dianggap sangat penting untuk memahami dinamika keagamaan di tingkat lokal.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi H. Abdul Wahid, S.Ag., M.I.Kom mengusulkan agar Komisi Informasi dan Komunikasi membentuk tim khusus untuk memantau isu-isu keagamaan yang muncul di masyarakat.
“Kami merasa sangat perlu untuk membentuk tim yang dapat memantau isu-isu agama. Setiap perkembangan akan diarahkan kepada komisi yang relevan agar pengelolaannya menjadi lebih efektif,” katanya.
Selain membahas program kerja, rapat ini juga menjadi ajang perkenalan antar pengurus baru, guna memperkuat koordinasi dan sinergi internal. Dengan konsolidasi ini, Komisi Infokom MUI Riau optimistis mampu menghadirkan program yang lebih responsif, terukur, dan menjawab kebutuhan umat di berbagai daerah. (rls)
