Cari Penyelesaian, DPRD Siak Gelar Hearing Terkait Tanah Bala Kayang
Ketua DPRD Siak saat memimpin hearing
SIAK -- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak Rabu 30 Maret 2022 menggelar hearing terkait persoalan tanah balai kayang 1,2,3 yang sudah menjadi milik masyarakat yang tidak di notaris kan atau balik nama, dan bahkan juga tidak bisa dijadikan sebagai anggunan ke Bank mana pun.
Dalam kegiatan yang berlangsung di ruang Banggar DPRD Siak tersebut hearing dilakukan bersama Pemda Siak dan masyarakat, dan dipimpin oleh Indra Gunawan SE.
Saat memimpin Hearing tersebut Indra mengatakan, tujuan dari Hearing ini adalah langkah untuk mencari jalan menyelesaikan, persoalaan yang sedang dihadapi oleh masyarakat, "dan kami dari Dewan bersama Pemerintah Daerah mencari jalan keluar bagaimana benturan yang terjadi terhadap tanah Balai kayang ini bisa terselesaikan secepat nya ,"tutup Indra.
Ketua KPPHM H Budi Raharjo mengatakan, dirinya bersama rombongan datang ke gedung wakil rakyat ini berawal dari keluh kesah masyarakat yang memiliki tanah di Balai kayang 1,2,3 Kampung Dalam kecamatan Siak.
Sekretaris KPPHM Wan Hamzah menyampaikan bahwa persoalan yang sangat krusial sekali , yang mana tanah Balai kayang walaupun sudah bersertifikat, tapi tidak bisa di aktenotariskan, sehingga tidak bisa dianggun kan untuk mendapatkan pinjaman, itu yang menjadi persoalan.
"Dan yang aneh nya kami dapati dilapangan ada beberapa orang yang juga punya tanah di Balai kayang bisa melakukan akta notaris dan bisa mengajukan pinjaman ke Bank, ini kan agak aneh, itu yang menjadi titik persoalan ," Terang Wan Hamzah.
Sementara, Kabag Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Aditiya, menerangkan bahwa tanah Balai kayang masih berada didalam area HPL Perusahan yang belum dilepas, "karena regulasi ini tidak kita langkah, tentu hal ini yang harus diselesaikan dulu," sebut Kabag Pertanahan. (jas)
