Bupati Rohul Sampaikan Hasil Kinerja Anggaran Tahun 2023 Capai 97,96 Persen
PASIR PENGARAYAN -- Bupati Rokan Hulu (Rohul) H. Sukiman menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023 ke DPRD Rohul, Senin 18 Maret 2024.
Dalam Pidato Pengantar LKPJ, Sukiman menyampaikan secara umum pendapatan daerah dalam APBD 2023 sebesar Rp.1.882.239.308.693 dengan realisasi sebesar Rp1.843.851.354.376.
Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah masih bersumber dari pendapatan transfer dengan realisasi Rp.1.697.167.240.852. sementara Pendapatan Asli Daerah hanya berkontribusi sekitar 10 persen dari total pendapatan atau Rp.146.552.388.861.
"Optimalisasi PAD ini terus wujudkan dengan membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah," ujar Sukiman, Selasa 19 Maret 2024.
Dari sisi belanja, Pemkab Rokan Hulu berhasil merealisasikan belanja Rp.1.798.987.362.478 dari target Rp.1.925.679.380.635.
Anggaran belanja tersebut sebagian besar dialokasikan untuk membiayai belanja operasi sebesar Rp1.177.981.991.506. Sementara belanja modal pada tahun 2023 hanya terealisasi Rp.356.644.573.590.
"Capaian akumulasi kinerja Pemkab Rokan hulu tahun anggaran 2023 mencapai 97,96 Persen atau mengalami kenaikan sekitar 1,46 Persen dari tahun 2022," pungkasnya.
Seterusnya kata Sukiman, anggaran belanja daerah yang tertuang dalam APBD Rohul Tahun Anggaran 2023 dialokasikan kepada belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transper.
Diterangkannya, dalam penggunaan alokasi Belanja Daerah yang dilakukan selama ini, senantiasa berorientasi pada kegiatan produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.
"Namun demikian dalam capaian tersebut tentu masih terdapat beberapa program yang belum mencapai target kinerjanya, hal ini akan menjadi bagian evaluasi sekaligus perbaikan pada yang akan datang," ucapnya.
Dia berharap, dengan kesediaan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang dapat melakukan pembahasan dan selanjutnya disetujui menjadi Perda. Sehingga pelayanan dasar terhadap masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. (Adv)
