Tiga Dosen Hukum Tatanegara Unilak Hadir di Istana Negara
Riaupunya.com -- Tiga dosen universitas Lancang Kuning (Unilak) hadir di istana negara, dan bertemu dengan presiden Joko Widodo, Selasa 3 September 2019. Kehadiran tiga dosen Unilak hadir bersama dengan 250 pakar hukum Tatanegara yang tergabung dalam Asosiasi pengajar hukum Tatanegara dan Han (APHTN-HAN) yang di ketuai oleh Prof.Mahfud MD.
Ketiga dosen Tata Negara unilak tersebut adalah Prof.Dr.Sudi Fahmi SH.MH menjabat sebagai direktur Pascasarjana Unilak, Dr.Eddy Asnawi (Wakil rektor III Unilak), dan Dr.Bagio Kadaryanto.
Dr.Bagio Kadaryanto yang dihubungi Selasa 3 September 2019 usai melakukan pertemuan menyebutkan, bahwa kehadiran tiga dosen unilak di istana presiden dalam rangka Konferensi Hukum Tata Negara VI tahun 2019 di Istana Negara yang dibuka oleh presiden.
Dijelaskan oleh Dr. Bagio, sesui dengan tema konferensi maka masukkan nya adalah bagaimana Presiden dapat memilih kabinet dalam sistim presidensil yang efektif agar tercipta kabinet yg kuat untuk kepemimpinan. Beberapa hal yang dibahas secara umum tentang perkembangan hukum ketatanegaraan di Indonesia saat ini
Acara pembukaan dilaksanakan di istana negara, sementara konferensi di laksanakan di hotel js Luwansa Jl rasuna Said kuningan jakarta, dan dihadiri seluruh pengurus hphtn-Han di Indonesia.
Dikutip dari laman Instagram Presiden Jokowi, Selasa 3 September 2019. Dalam acara Konferensi Hukum Tata Negaratahun ini, Jokowi menghadirkan kurang lebih sebanyak 250 pemerhati hukum tata negara dari seluruh Indonesia.
"Acara pembukaan Konferensi Hukum Tata Negara ke-6 diadakan di Istana Negara, kemarin. Tak kurang dari 250 pemerhati hukum tata negara dari seluruh Indonesia hadir. Ini benar-benar saat yang tepat untuk meminta urun pemikiran para ahli,"tulis Jokowi.
Di tahun ini, Jokowi berharap dengan terselenggaranyaacara konferensi ini, para ahli dapat memberi urun pemikiran demi kemajuan hukum tata negara di Indonesia.
Urun pemikiran bisa terkait dengan pelaksanaan hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang semakin berubah cepat dan penuh dengan kejutan di dalamnya.
"Terutama tentang bagaimana respons hukum tata negara dan hukum administrasi negara kita terhadap dunia yang berubah sangat cepat. Sudah cepat, penuh kejutan dan disrupsi pula. Barangnya sudah keluar, sudah berjalan, regulasinya belum ada,"imbuh Jokowi.
Jokowi juga turut memberikan contoh tentang kasus hukum tata negara dan hukum administrasi seperti saat ini banyak ditemui kasus saat barang Indonesia yang sudah keluar, sudah berjalan namun belum ada dasar regulasinya. (rls)
