Kamis, 19 November 2026 - 13:05:06 WIB

UMP 2027 Berbasis Data Ekonomi Daerah, Produktivitas dan Kesempatan Kerja

JAKARTA – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 mendapat perhatian dunia usaha terkait pentingnya penggunaan indikator ekonomi yang objektif dan terukur. Produktivitas, tingkat pengangguran, serta karakteristik wilayah menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam merumuskan kebijakan pengupahan.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Bob Azam, menekankan bahwa penghitungan upah minimum mempertimbangkan hubungan antara produktivitas tenaga kerja dan kemampuan daerah dalam menciptakan lapangan pekerjaan.

“Sebenarnya itu yang menjadi poin pembicaraan kita ya bagaimana yang namanya produktivitas, kemudian juga angka pengangguran bisa menjadi pertimbangan dalam perhitungan pengupahan,” ujar Bob di Jakarta.

Menurutnya, penetapan UMP perlu melihat keadaan perekonomian secara menyeluruh agar kebijakan pengupahan dapat mendukung aktivitas usaha dan penyerapan tenaga kerja.

Bob juga menyoroti perlunya pendekatan berdasarkan karakteristik daerah. Wilayah dengan kondisi ekonomi dan biaya hidup yang relatif serupa dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pengupahan.

Pandangan tersebut berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang menempatkan kondisi ekonomi, ketenagakerjaan, serta kebutuhan hidup layak sebagai indikator penetapan upah minimum.

Dalam regulasi tersebut, data ekonomi dan ketenagakerjaan bersumber dari lembaga pemerintah yang membidangi statistik. Ketentuan ini memberikan dasar bagi penghitungan upah yang dapat ditelusuri dan dibandingkan secara objektif.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa pembahasan UMP 2027 mengacu pada undang-undang terbaru.

“Sudah ada di undang-undang terkait dengan upah, tinggal dilihat di situ,” kata Yassierli.

Penggunaan data resmi menjadi bagian penting dalam mempertemukan kebutuhan pekerja dengan kondisi dunia usaha. Perbedaan tingkat produktivitas, pengangguran, dan biaya hidup antardaerah membutuhkan perhatian dalam proses penghitungan.

Dengan demikian, pembahasan UMP 2027 dapat berlangsung melalui kerangka yang lebih terukur, dengan mempertimbangkan kesejahteraan pekerja, daya saing usaha, dan keberlanjutan penciptaan lapangan kerja.**

Berita terkini

SKK Migas Award 2024, PHR Borong Enam Penghargaan

Rabu, 11 September 2024 - 13:46:24 WIB

Cari Judul Berita

Riau Punya Update

Follow Twitter

Google+