Pemerintah Evaluasi Dampak MBG, Perbaikan Gizi Anak Diukur Berkala
JAKARTA – Pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan manfaatnya terhadap perbaikan status gizi anak dapat diukur berdasarkan data. Evaluasi dilakukan bersamaan dengan pembenahan kualitas makanan, pelayanan, serta pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Hariqo Satrio mengatakan penurunan angka stunting di sejumlah daerah tidak dapat serta-merta diklaim sebagai dampak MBG. Menurutnya, perbaikan status gizi dipengaruhi berbagai intervensi kesehatan sehingga membutuhkan pengukuran yang lebih menyeluruh.
“Kita harus memverifikasi data dan pernyataan sebelum menyimpulkan keberhasilan program tertentu dalam menurunkan angka stunting secara nasional,” kata Hariqo.
Pemerintah, lanjutnya, menantikan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) untuk memperoleh gambaran lebih utuh mengenai perkembangan status gizi masyarakat.
“BGN berfokus mengevaluasi kualitas makanan dan tata kelola penyediaan, sedangkan pengukuran dampak kesehatan memerlukan pendekatan berbasis survei,” ujarnya.
Di sisi pelayanan, Badan Gizi Nasional (BGN) juga mulai menguji konsep MBG prasmanan di sekolah. Skema tersebut menjadi salah satu alternatif penyajian agar makanan dapat dikonsumsi dalam kondisi lebih hangat dan memberi ruang evaluasi terhadap pelayanan kepada penerima manfaat.
Kepala BGN Sudaryono secara terpisah juga meminta pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) aktif mengawasi SPPG.
“Kami memohon kepada kepala daerah, Pak Bupati dan seluruh Forkopimda, termasuk Pak Gubernur, kami mohon untuk semua dapur di wilayahnya diinspeksi secara berkala,” kata Sudaryono.
BGN bahkan telah menyiapkan daftar periksa sebagai instrumen evaluasi sehingga temuan pemerintah daerah dapat menjadi umpan balik untuk pembenahan program.
“Jadi bukan kok boleh sidak atau tidak boleh sidak, bukan. Tapi kami minta untuk disidak. Kebersihannya, kedisiplinannya, keluh-keluhannya, sekolahnya, dan lain sebagainya,” tegasnya.
Evaluasi berbasis survei, pengembangan model pelayanan, serta penguatan inspeksi menunjukkan MBG masih terus disempurnakan. Pengukuran yang transparan diperlukan agar keberhasilan program tidak hanya dinilai dari jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga kualitas layanan dan perubahan status gizi penerima manfaat yang dapat dibuktikan secara terukur.**
