UMRI Gandeng Badan Keahlian DPR RI, Perkuat Kolaborasi Akademik dan Legislasi
PEKANBARU – Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) memperluas kolaborasi dengan lembaga negara melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) bersama Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Sabtu 3 Oktober 2026, di Pekanbaru.
Kerja sama ini membuka peluang bagi UMRI untuk berkontribusi lebih luas dalam pengembangan hukum tata negara, hukum administrasi negara, serta penyusunan kebijakan dan regulasi di Indonesia.
MoU ditandatangani Rektor UMRI, Dr. H. Saidul Amin, M.A., bersama Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI melalui kajian akademik, penelitian, serta pengembangan sumber daya manusia.
Penandatanganan MoU ini dirangkaikan dengan Seminar Nasional dan Pelantikan Pengurus Wilayah Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Provinsi Riau Masa Bhakti 2026–2031.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Hakim Konstitusi RI Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., Ketua PTUN Pekanbaru Effendi, S.H., M.H., serta sejumlah akademisi, pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara, dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bayu Dwi Anggono menegaskan pentingnya membangun hubungan yang produktif antara lembaga negara dan perguruan tinggi. Menurutnya, dunia akademik memiliki peran strategis dalam memperkaya proses penyusunan kebijakan dan regulasi melalui pemikiran ilmiah dan hasil penelitian.
Ia menyebutkan, sembilan perguruan tinggi di Provinsi Riau telah menjalin kerja sama dengan Badan Keahlian DPR RI. Secara nasional, kerja sama serupa telah dilakukan dengan sekitar 160 perguruan tinggi.
“MoU ini jangan hanya berhenti di atas kertas. Harus ada terobosan dan implementasi nyata, khususnya dalam pengembangan fungsi dewan dan hukum di Indonesia,” ujarnya.
Bayu menjelaskan, kebijakan yang dihasilkan DPR RI membutuhkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi. Karena itu, kajian, penelitian, dan gagasan akademisi diperlukan untuk memperkuat kualitas proses perumusan kebijakan serta regulasi.
Sementara itu, Rektor UMRI Saidul Amin menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak cukup hanya berperan sebagai pusat pembelajaran, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam menjawab berbagai persoalan bangsa.
“Kerja sama ini menjadi peluang bagi UMRI untuk memperkuat kontribusi akademik dalam bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Kami berharap MoU ini tidak berhenti pada penandatanganan, tetapi dilanjutkan dengan program-program konkret yang memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta masyarakat dan bangsa,” kata Saidul Amin.
Ia menambahkan, UMRI terus mendorong kolaborasi dengan lembaga negara, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan berbagai mitra strategis lainnya sebagai bagian dari upaya mewujudkan kampus yang berdampak.
Menurutnya, perguruan tinggi harus membangun ekosistem akademik yang terbuka dan kolaboratif agar mampu menghasilkan gagasan, kajian, serta solusi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan dan penguatan tata kelola pemerintahan.
“Ilmu yang dikembangkan di kampus harus memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat dan negara. Karena itu, kolaborasi seperti ini sangat penting untuk memastikan Tridharma Perguruan Tinggi benar-benar menghasilkan manfaat dan dampak yang dapat dirasakan secara luas,” tegasnya.
Melalui kerja sama ini, UMRI berharap dapat mengembangkan berbagai program bersama, mulai dari penelitian, penguatan keilmuan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia hingga kegiatan akademik yang mendukung pelaksanaan fungsi DPR RI dan penguatan hukum di Indonesia.
Kolaborasi tersebut sekaligus menjadi langkah UMRI dalam memperluas jejaring kelembagaan serta memperkuat peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan tata kelola pemerintahan yang baik.**
