Senin, 13 April 2026 - 05:43:28 WIB

Usung Riset Inklusivitas E-Government Indonesia–Malaysia, Hildawati Raih Hibah BIMA 2026

DUMAI — Prestasi membanggakan kembali ditorehkan akademisi Kota Dumai di level internasional. Hildawati, S.Sos., M.Si., (Cand) Ph.D., dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lancang Kuning Dumai, berhasil lolos sebagai penerima pendanaan Hibah BIMA dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2026.

Hildawati meraih hibah bergengsi tersebut melalui skema Penelitian Fundamental Reguler. Capaian ini menjadi catatan penting bagi STIA Lancang Kuning Dumai, mengingat ketatnya persaingan dalam memperoleh pendanaan riset nasional yang dikelola kementerian.

Dalam proposalnya, Hildawati mengangkat isu strategis terkait aksesibilitas teknologi bagi kelompok rentan dengan judul penelitian: “Integrasi Assistive Technology Compatibility dalam Extended UTAUT: Komparasi Adopsi E-Government pada Penyandang Disabilitas Sensorik Indonesia dan Malaysia.”

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana layanan pemerintahan berbasis digital (e-government) dapat diakses secara inklusif oleh penyandang disabilitas sensorik. Dengan mengembangkan model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), riset ini diharapkan mampu merumuskan pendekatan adopsi teknologi yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas.

Tak hanya berskala nasional, penelitian ini juga melibatkan kolaborasi internasional. Saat ini, Hildawati tengah menempuh pendidikan doktoral (S3) di Universitas Utara Malaysia (UUM), sekaligus menggandeng akademisi dari negeri jiran sebagai mitra penelitian.

Tim riset turut diperkuat oleh Dila Erlianti, S.Sos., M.Si., dari STIA Lancang Kuning Dumai, serta Arifin, B.BA., M.EC., dari Universitas Prima Indonesia. Sementara itu, Dr. Muslimin Bin Wallang, dosen senior Universitas Utara Malaysia, bertindak sebagai mitra dalam studi komparatif tersebut.

Kolaborasi lintas negara ini diharapkan mampu menghadirkan perspektif yang lebih komprehensif terkait kebijakan dan implementasi e-government di Indonesia dan Malaysia.

Hildawati menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa penelitian ini bukan sekadar kepentingan akademik, melainkan bentuk kepedulian terhadap kesetaraan akses layanan publik.

“Kami berharap hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi strategis bagi pemerintah, baik di Indonesia maupun Malaysia, dalam merancang sistem layanan digital yang inklusif dan tidak meninggalkan siapapun, termasuk penyandang disabilitas,” ujarnya, Ahad 12 April 2026.

Keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi bagi para dosen, khususnya di lingkungan STIA Lancang Kuning Dumai dan perguruan tinggi di Riau, untuk terus berinovasi serta berkompetisi di tingkat nasional maupun internasional. (AP)