Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu dan Berkelanjutan untuk Petani Bungaraya Terus di Matangkan Pemkab Siak
SIAK (RiauPunya.com) -- Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, menegaskan komitmennya dalam mematangkan langkah dan mencari solusi atas persoalan air di Bungaraya, sebagai upaya berkelanjutan untuk memastikan pasokan bagi petani.
“Kami mengajak kita semua serius mengatasi persoalan ini. Secara teknis saya mau ada sistem yang bekerja, ada early warning system, bukan manusia yang harus terus mengecek kanal. Kita tidak mau omong-omong saja, tapi harus ada hasil nyata,” ujar Bupati Afni, saat memimpin rapat di Zamrud Room, Komplek Rumah Rakyat Siak, Jumat sore 5 Desember 2025.
Afni menjelaskan, meski sebelumnya pihak BWS Sumatera III mengatakan bersedia membantu melalui sumur artesi, persoalan di lapangan membutuhkan solusi cepat dan langkah tegas.
“Kita harus menyiapkan berbagai cara, karena petani terus menjerit-jerit soal kekeringan. Hari ini kita berbagi pengalaman dulu dengan ahlinya. MoU akan kita matangkan dan segera dilakukan," tegasnya.
Ia minta, semua pihak wajib berkolaborasi, termasuk perusahaan, sebagai dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional.
Bupati menekankan pembentukan tim khusus atau Satgas Pengelolaan Air untuk mendiskusikan langkah lebih lanjut, melibatkan PII, perusahaan di Bungaraya seperti PT Balai Kayang Mandiri, PT Rimba Mandau Lestari, dan PT TKWL, camat serta OPD terkait.
“Kita kejar kolaborasi bersama. Semoga satgas cepat terbentuk agar bisa langsung bekerja sesuai SK Bupati, menghantarkan air ke sawah petani,” tambah Afni.
Dalam sesi diskusi, Dewan Penasihat PII Riau sekaligus mantan Kadis PU Siak, Irving Kahar Arifin, membagikan pengalaman mengenai kondisi wilayah yang dulunya rawa lebat dengan banyak air dan sejarah pengaturan aliran dari Tasik Air Hitam.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi melalui Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah dan perusahaan, termasuk pengaturan jadwal pembukaan pintu air, pemanfaatan sumber air melalui water management system, dan dukungan pompanisasi untuk memastikan aliran air ke lahan petani.
“MoU bisa menjadi solusi awal untuk kolaborasi. Perusahaan harus ikut mengatur jadwal pembukaan pintu air dan pemanfaatan sumber air. Saran saya, set pompa kedua diserahkan ke Pemkab agar bisa dikelola langsung,” jelas Irving.
Langkah ini akan menjadi kunci kolaborasi seluruh pihak terkait dalam mewujudkan pengelolaan air yang harmonis dan bermanfaat bagi semua pihak, termasuk petani, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.(Humas/MC Kabupaten Siak)
