Pelayanan Roro Bengkalis Kian Kacau, PMII Tegaskan Kadishub Harus Tepati Janji
BENGKALIS (RiauPunya.com) -- Janji Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Bengkalis, Adi Pranoto, untuk mundur dari jabatannya jika gagal memperbaiki layanan kapal roll-on roll-off (Roro) Bengkalis–Pakning, kini ditagih Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bengkalis. Karena hingga lebih dari 30 hari setelah pernyataan tersebut disampaikan, pada 3 September 2025, kondisi pelabuhan justru kian memburuk.
Pada Ahad 5 September 2025 malam, hanya beroperasinya satu unit kapal Roro, yang mengakibatkan ratusan kendaraan pribadi dan logistik terjebak di Pelabuhan Pakning. Antrean panjang pun tak terelakkan, membuat masyarakat dan pengusaha angkutan kembali dirugikan.
Ketua PMII Bengkalis, Syahrul Mizan Senin 6 Oktober 2025, menilai situasi ini membuktikan bahwa Kadishub gagal menepati janjinya sekaligus gagal menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.
“Sudah lewat 30 hari sejak janji Kadishub disampaikan. Faktanya, kondisi Roro tetap macet dan masyarakat terus menjadi korban. Ini bentuk ingkar janji pemerintah kepada publik,” tegas Syahrul.
“Kami menilai Kadishub gagal atas tanggung jawab terhadap pelayanan publik. Janji mundur dari jabatan segera ditunaikan,” sambungnya.
Syahrul menegaskan, keterbatasan layanan Roro bukan sekadar persoalan teknis kapal, tetapi menunjukkan lemahnya tata kelola transportasi publik di bawah kendali Dinas Perhubungan Bengkalis. Dampaknya kini dirasakan langsung oleh masyarakat, baik dalam urusan mobilitas harian maupun distribusi barang.
“Pemerintah daerah tidak bisa terus bersembunyi di balik alasan teknis. Ini soal tanggung jawab moral dan politik,” ujarnya.
PMII Bengkalis juga mendesak Bupati Bengkalis dan DPRD Kabupaten Bengkalis segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Perhubungan. Mereka menuntut transparansi penuh atas laporan pengelolaan dan penggunaan anggaran operasional Roro Bengkalis–Pakning.
“Masyarakat berhak tahu akar persoalan sebenarnya apakah masalahnya di kapal, operator, atau pada kebijakan pengelolaan yang tidak tepat sasaran,” tutur Syahrul.
PMII Bengkalis menegaskan akan kembali turun ke jalan jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah daerah dalam waktu dekat.
“Jika kondisi ini terus dibiarkan, kami siap turun kembali untuk menuntut pertanggungjawaban pejabat yang lalai menjalankan amanah publik,” tegas Syahrul.(AP)
