APTISI Wilayah Riau Dukung Penuh Gubri Tuntaskan Koflik PT SIR dengan Masyarakat
Prof Dr H Syafrinaldi SH MCL
PEKANBARU, Riaupunya.com -- Tindakan tegas Gubernur Riau, Edy Natar dalam penangan kasus dan konflik yang melibatkan masyarakat Okura dengan PT SIR (Surya Intisari Raya) menjadi perhatian khusus bagi Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah Riau.
Dihubungi melalui selulernya, Sabtu 30 Desember 2023, ProfDr HSyafrinaldi SH MCL yang merupakan ketua APTISI Wilayah Riau, sekaligus Rektor UIR mengungkapkan dukungannya.
“Kami tentu saja mendukung penuh kebijakan tegas pak Gubernur terhadap hal itu. Semoga aparat penegak hukum di riau akan bekerja keras dan cerdas dalam penyelesaian kasus ini,” tegas Guru Besar Bidang Hukum UIR tersebut.
Dalam pantauannya, melalui kinerja dan ketegasan Gubri, konflik ini dapat dengan segera dituntaskan. Mengutip beberapa sumber pemberitaan, Edy Natar telah membentuk tim gabungan untuk menyelesaikan persoalan PT SIR. Dalam kapasitasnya sebagai praktisi hukum, Syafrinaldi tidak meragukan sedikit pun kinerja dan keberanian Edy Natar dalam menuntaskan konflik ini.
“kami yakin dan percaya, pak Gubernur tetap memiliki semangat patriotisme, sehingga beliau akan bekerja serius, tegas, serta bersungguh-sungguh dalam membela kepentingan masyarakat.” imbuh Syafrinaldi yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Swasta Islam Se-Indonesia (BKSPTIS).
Sebagaimana dikabarkan berbagai media di Provinsi Riau, atas tindakan tegasnya tersebut, Gubernur Riau mendapatkan dukungan penuh dari berbagai elemen sehingga kinerja tim bentukan Edy Natar ini tentunya akan mendapatkan atensi yang cukup tinggi dari seluruh elemen masyarakat. Tim gabungan bentukan Gubri Edy Natar terdiri dari berbagai instansi terkait diantaranya Dinas Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Inspektorat dan Satpol PP Provinsi Riau. Tim mulai bekerja untuk melakukan pendalaman terkait luas lahan HGU PT. SIR serta meneliti fakta-fakta yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan serta Gubri turut mengawasi dan memastikan pemenuhan hak-hak masyarakat setempat sesuai regulasi yang berlaku (HS/Aptisi)
