Dewan Minta Audit Independen, Seluruh BUMD Milik Pemprov Riau
Suhardiman Amby
Riaupunya.com -- Dewan meminta dilakukan audit independen terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik pemprov Riau. Wakil rakyat menegaskan tidak akan memberikan tambahan dana terhadap BUMD yang hanya menggerogoti APBD. Tambahan modal dilakukan terhadap BUMD yang benar-benar dapat memberikan keuntungan.
"Makanya syaratnya itu harus jelas, rasional, terukur, terencana dan core bisnis yang harus menguntungkan," ungkap Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Riau Suhardiman Amby kepada wartawan kemarin di gedung DPRD Provinsi Riau.
Untuk itu, kata Politisi Hanura ini, pihaknya meminta agar dilakukan audit internal, audit independen dan audit dari pemerintah BPKP terhadap seluruh bumd milik pemprov Riau.
"Tiga audit yang kita minta itu supaya tahu sakitnya. Semuanya (bumd) sekarat apalagi BRK (Bank riau Kepri) itu, kalau sempat ditarik uang pemda apbd itu semua itu bangkrut itu, berhenti pegawai semua disitu, pailit langsung itu," tutur Suhardiman.
Legislator Asal Kuansing ini juga mengkritisi usulan dana untuk seluruh bumd milik pemprov riau yang diajukan totalnya mencapai Rp3 triliun.
"Itulah kita butuh kajian yang sangat teliti. Suatu hal yang mustahil, kecuali pemerintahannya edan, uang Rp8 T dan habis untuk gaji pegawai separo, sudah dikasihkan ke orang semua, mau apa lagi. Untuk itu, kita minta pemprov mengkaji secara terukur dan profesional itu saja intinya," tegas Suhardiman.
Menurutnya, BUMD milik pemprov Riau umumnya tidak menguntungkan, kecuali core bisnis yang masuk akal, contohnya kenapa kita tidak membuat perusahaan-perusahaan yang membangun konstruksi jembatan.
"Kenapa harus dikasih ke BUMN pekerjaannya, untuk pengaspalan, jalan beton kan BUMN yang mengerjakan itu.Proyek-proyek kita yang mengerjakan orang lain, ada apa. Kalau bumd kita yang mengerjakan kan jelas labanya, triliunan juga labanya," pungkas Suhardiman. (rdi)
