Tim KJFD Fisip Unri Gelar FGD Pengelolaan Mangrove Bersama DLH Bengkalis
BENGKALIS, Riaupunya.com -- Tim Dosen Kebijakan Publik dan Governansi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau (UNRI) menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkalis, di ruang rapat serba guna, Rabu 9 Agustus 2023.
FGD membahas tentang Collaborative Governance dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Mangrove melalui kerjasama lintas sektor dan partisipasi masyarakat di Kabupaten Bengkalis, khususnya di wilayah pesisir dan kepulauan.
Selain akademisi dan pemerintah, diskusi juga dihadiri oleh organisasi masyarakat yaitu LSM Bahtera Melayu yang diwakili oleh Defitri Akbar dan Khairul Saleh, Ismail dari Kelompok Masyarakat Konservasi Lingkungan Pesisir Desa Teluk Kapal, Muhammad Iskandar dari Kelompok Studi Lingkungan dan Masyarakat.
Ketua tim kelompok FGD, Dr Hasim As'ari SSos MSi, menjelaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menggali pandangan dan masukan dari berbagai pihak terkait mengenai pentingnya kolaborasi dalam mengelola sumber daya alam mangrove.
"Mangrove bukan hanya memiliki nilai ekologis yang tinggi, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, kolaborasi antaray pemerintah, akademisi, LSM, dan masyarakat sangat penting dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang efektif," ujar Hasim As'ari.
Anggota tim kelompok FGD juga turut memberikan pandangan dan wawasan dari perspektif akademik dan praktik Prof Dr Sujianto MSi, seorang pakar dalam bidang kebijakan publik, menyampaikan bahwa pengelolaan mangrove memerlukan pendekatan yang komprehensif, di mana semua pemangku kepentingan terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan.
Menanggapi hal demikian Plt DLH Bengkalis Ed Efendi menyebutkan bahwa kolaborasi tentang Collaborative Governance dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Mangrove melalui kerjasama lintas sektor dan partisipasi masyarakat di Kabupaten Bengkalis, khususnya di wilayah pesisir dan kepulauan sangat dibutuhkan.
"Kolaborasi bukan hanya tentang berbagi tanggung jawab, tetapi juga tentang berbagi pengetahuan dan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan mangrove," ungkapnya.
Dr Febri Yuliani, yang memiliki pengalaman dalam pengembangan kebijakan lingkungan, menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove.
"Masyarakat sebagai pengguna langsung sumber daya alam harus diberdayakan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi kebijakan, akan lebih mungkin tercapainya tujuan keberlanjutan dalam jangka panjang," papar Dr. Febri Yuliani.
Hafzana Bedasari, Masrul Ikhsan, serta Ahmad Hadi, sebagai anggota tim kelompok FGD, turut membawa perspektif yang beragam dari bidang keahlian masing-masing. Kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif dari berbagai pihak diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konkrit dan dapat diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis.
FGD ini tidak hanya menjadi wadah untuk berdiskusi dan berbagi pengetahuan, tetapi juga sebagai langkah awal dalam membangun jaringan kerjasama yang kuat dalam upaya menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari FGD ini akan menjadi panduan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan mangrove yang efektif dan berkelanjutan.
Sebagai hasil dari FGD ini, diharapkan terbangun kolaborasi antara pemerintah, akademisi, LSM, pengusaha, media dan masyarakat dapat terus ditingkatkan dalam mengatasi tantangan pengelolaan mangrove di Kabupaten Bengkalis, serta memberikan kontribusi positif bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat serta terciptanya kolaborasi.(Inf)
